JAYAPURA – Guna mengoptimalkan implementasi Otsus Jilid II, utamanya bagi kesejahteraan rakyat Papua, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan USAID (United States Agency for International Development) bekerjasama dalam program Papua Collaborative Governance Indonesia (PCGI) atau disebut USAID Kolaborasi.
Program yang baru diselenggarakan dengan rentan periode 2022-2027 ini, diperkenalkan Wahana Visi Indonesia (WVI) saat menggelar Caffe Talk bersama awak media di Jayapura, Jumat (4/11/2022).
Direktur USAID Kolaborasi Project, Caroline Tupamahu mengatakan jika implementasi program tersebut dilakukan oleh WVI bersamaan mitra lain, yaitu International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kitong Bisa Foundation.
“Kegiatan ini secara umum dalam lima tahun tujuanya itu untuk optimalisasi pelaksanaan otsus untuk kesejahtraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik,”kata Caroline.
Diakuinya, ada empat output yang diharapkan pada rentan program berjalan, Yakni peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi, pengembangan pendampingan, Pendampingan Fasiilitas Pendidikan dan Pelatihan.
“Yang pertama itu peningkatan kapasitas dari pemerintah daerah mulai dari perencanaan,penganggaran, pengelolaan dana otsus,” katanya.
Selanjutnya adalah melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan kepada pemda itu ada juga kerikulumnya.
“Ada modul yang tersedia, jadi visinya adalah Papua Sehat, Cerdas dan Produktif,”ucapnya.
Yang ketiga, Bagaimana peningkatan kapasitas untuk orang asli Papua untuk mereka bisa meminta hak – hak mereka sebagai orang asli Papua dan mereka juga bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan.
“Dan yang keempat, mendukung pelatihan dan pendidikan bagi orang asli Papua. Bagi perencana dan juga mahasiswa untuk percepatan pembangunan di Papua,”ungkapnya.
Diakuinya, program Kolaborasi bersamaan Bappenas tersebut saat ini hanya dilakukan di Papua dan Papua Barat. Sementara untuk provinsi baru akan dibicarakan kemudian.
“Karena ini kerjasama antara pemerintah Amerika melalui USAID dan Bappenas. Jadi Bappenas itu minta kami fokus di Provinsi. Saat ini masih di dua Provinsi Papua dan Papua Barat. Tapi dengan adanya Tiga Provinsi baru dan mungkin mereka lebih membutuhkan pelatihan seperti ini jadi nanti dibicarakan, kami sendiri mengikuti pemerintah pusat,”katanya.
Dijelaskan jika kebijakan yang berpihak tentu akan menjadi dasar yang baik untuk perencanaan program. Sehingga USAID Kolaborasi juga mendorong akan pemerintah untuk goolnya program tersebut.
“Perencanaan yang lebih baik untuk kesejahteraan itu pasti lewat kebijakan. Jadi salah satu fokus selain melatih tapi juga mendorong adanya kebijakan yang lebih baik dan lebih berpihak kepada OAP (Orang Asli Papua, red) untuk peningkatan kesejahtraan itu,”pungkasnya.
