JAKARTA, Beritalima.com– Direktur Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid yang lebih dikenal dengan sebutan Yenny Wahid mengkhawatirkan bakal terjadi kembali politisasi agama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019, seperti dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak tahun lalu.
Karena itu, Yenny Wahid melalui lembaga yang dia pimpin, memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian sehingga anak bangsa menjadi terbelah.
Yenny dalam Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) dan Politisasi Agama 2017 yang diselenggarakan Wahid Foundation di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/8) mengatakan, deteksi dini dapat dilakukan dengan beragam hal.
Salah satunya, kata Yenny, mencabut peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Selain itu, juga mendorong organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan memperkuat semangat toleransi.
Menurut Yenny, fenomena politisasi agama dan ujaran kebencian seperti yang muncul dalam pilkada DKI Jakarta 2017 harus diwaspadai pemerintah dan tidak boleh terulang kembali.
Berdasarkan fakta, konflik Pilkada DKI Jakarta menunjukan jika masalah utama bukan disebabkan masyarakat alergi dengan perbedaan agama atau keyakinan.
Masyarakat menyadari perbedaan itu merupakan kenyataan bangsa Indonesia.
Masalah terbesar dalam politisasi agama terjadi karena, penggunaan idiom atau simbol agama secara eksesif dan tidak tepat di ruang-ruang politik serta adanya usaha sebagian kelompok memanfaatkan perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik.
Pada kesempatan serupa, Manajer Riset Wahid Foundation Alamsyah mengatakan, sepanjang pilkada 2017 di Pulau Jawa, Wahid Foundation mencatat 28 peristiwa politisasi agama dengan 36 tindakan.
Perbedaan jumlah peristiwa dan tindakan itu menunjukkan bahwa dalam satu peristiwa terjadi beberapa tindakan. Politisasi agama paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan 24 peristiwa. Berikutnya Jawa Barat dengan tiga peristiwa, dan Banten satu peristiwa.
Dikatakan, korban individu politisasi agama paling dikenal di Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disusul Ridwan Kamil (Jawa Barat) serta Rano Karno di Banten. Gubernur DKI Jaya terpilih, Anies Baswedan juga sebagai korban karena dituduh pengikut Syiah.
Dari 28 peristiwa, kata Alamsyah, hanya satu peristiwa yang dilakukan aktor negara, 27 peristiwa dilakukan aktor non-negara antara lain Front Pembela Islam (FPI) tercatat terlibat dalam enam tindakan, selebihnya pengelola rumah ibadah dan aktor lainnya. (akhir)
