JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai warga negara Indonesia yang baik serta bertanggungjawab tidak boleh pesimis dan masa bodoh dalam memilih. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
“Tidak baik dan tak pula bertanggungjawab kalau kita ngak mau tahu dengan urusan politik,” kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan kepada awak media usai memberi sambutan dalam acara Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN), di Hotel Balairung, Jakarta, kemarin.
Dikatakan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tersebut, negara dan bangsa Indonesia didirikan kaum muda terdidik, mulai bergerak dari 1908 dan 1928 sehingga mempriklamirkan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tahun itu, pendiri bangsa ini sudah membicangkan dasar-dasar negara.
“Mereka itu berasal dari berbagai golongan dan asal-usul. Pada masa itu para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang dipikirkan itu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul berarti kita kembali ke masa lalu,” ungkap dia.
Dikatakan, ketika Indonesia tahun 1945 sudah membincangkan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Kemudian, dua puluh tahun kemudian banyak negara yang membincangkan hal-hal yang demikian. “Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding dengan negara lain.”
Zulkifli Hasan menyesalkan bila saat ini ada masyarakat atau salah satu kelompok yang bersikap irasional. Diakui bangsa ini memang beragam dan majemuk. “Nah dalam kondisi yang demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan”, tegas Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut Zulkifli Hasan, negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus jadi pegangan. Pancasila harus menjadi perilaku. Perilaku yang sesuai Pancasila menurut mantan Menteri Kehutanan itu adalah perilaku yang disinari cahaya Illahi, ukan perilaku yang menghujat. ungkapnya.
“Kita ada yang beda suku dan agama. Namun kita satu saudara dalam kebangsaan. Bangsa ini bukan milik satu golongan. Dalam perbedaan inilah diharap penguasa adil dalam hukum. Kalau hukum tak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi,” ungkap dia.
Untuk itu dirinya menegaskan, kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. Tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan. Jangan sampai jabatan yang ada digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan.
Para pejabat dan pengelola negara diharap mematuhi apa yang telah disumpahkan saat hendak memangku kekuasaan. “Dalam sumpah jabatan, ia harus taat pada dasar negara dan konstitusi,” demikian Zulkifli Hasan. (akhir)
