MASOHI,BeritaLima.com – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mencatat, dari 33 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Malteng saat ini, baru 12 Puskesmas yang memiliki tenaga dokter umum. Sementara 21 Puskesmas lainya belum memiliki dokter umum ini.
Ketua IDI Malteng, dr. Saleh Tualeka SpM. M.Kes mengatakan, kekurangan tenaga dokter umum ini bukan saja terjadi di 21 puskesmas itu. Namun kekosongan tenaga dokter serba bisa ini masih juga dialami beberapa RSUD di Kabupaten ini.
“Ini baru kondisi di Puskesmas, belum lagi kalau kondisi yang terjadi di RSUD milik Pemerintah Daerah yang juga sangat kekurangan baik di RSUD saparua hanya 1 dokter umum dan RSUD banda 1 dokter umum”ujar Tualeka di Masohi. (20/10/2017).
Hal ini menurutnya, mestinya pemerintah daerah perlu melakukan terobosan-terobosan baru, guna mendatangkan tenaga dokter terlebih dokter umum untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, baik di puskesmas, maupun RDUD di daerah itu.
Dia menilai kebijakan PTT daerah menjadi salah satu solusi yang rasional, untuk bisa diterapkan sebagaimana yang sudah diterapkan oleh hampir semua kabupaten/kota di Maluku.
Sebenarnya kata dia, pemerintah pusat melalui Kemenkes sudah mengeluarkan program Nusantara Sehat Perorangan. Namun menurutnya, hal ini belum mampu untuk menjawab kebutuhan tenaga dokter umum yang ada di daerah ini.
Karenanya dibutuhkan terobosan kebijakan daerah salah satunya dengan mengontrak tenaga dokter yang siap mengabdi di Malteng.
“Saya khawatir kalau tidak ada kebijakan daerah, maka tahun depan akan lebih banyak lg kekosongan dokter di Malteng,”paparnya.
Ditambahkan, solusi lain adalah dengan memanfaatkan lulusan tenaga dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambon dengan program Spesifikasi Dokter Kepulauan untuk dikontrak dan mengabdi di Malteng dengan standar gaji dan insentif yang memadai.
“Mou dengan Unpatti ini sudah jalan pada beberapa kabupaten di Maluku dalam menjawab kekurangan tenaga dokter umum,”ujar dia memberi solusi.
Olehnya itu menurut Tualeka, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya dengan menempuh salah satu kebijakan yang diusulkan, sihingga pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas bagi masyarakat di daerah setempat tetap terjamin.
“Ini sangat penting agar masyarakat yang dekat dengan puskesmas-puskesmas yang tersedia bisa dilayani dengan baik,”pungkasnya. (Jossy)
