JAKARTA, beritalima.com | Wakil Sekretaris Tim Operasi Pemenangan (TOP) 9 DPP Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 harus ditinjau kembali karena banyak mengandung kekurangan dan menimbulkan mudarat yang besar dalam pelaksanaannya.
Pasalnya, Pemilu Serentak 2019 telah banyak merenggut nyawa ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tak hanya itu, mekanisme pemungutan suara hingga sistem seleksi juga menjadi bahan kritikan banyak pihak.
“Mengakibatkan cost politik yang tinggi juga melelahkan, sehingga banyak korban tewas dan sakit. Jika ingin tetap dilakukan serentak, maka waktu kampanye diperpendek dan menggunakan electronic vote berbasis IT yang valid dan penyelenggara yang kompeten dan kredibel,” kata Khaliq saat dihubungi, Rabu (8/5/2019).
Selain itu, Menurut Khaliq, legitimasi keterwakilan caleg terpilih di lembaga legislatif sangat lemah karena perolehan suara yang minim dan maraknya money politics atau politik uang pada proses keterpilihannya.
Kondisi itu memaksa caleg untuk menghalalkan segara cara demi mendulang suara yang tinggi pada hari pemilihan.
“Karena itu, terkait dengan maraknya money politics atas keterpilihannya, maka para caleg yang ditengarai menang akibat praktik curang tersebut perlu diaudit oleh lembaga yang berwenang dan jika terbukti harus dibatalkan keterpilihannya,” terangnya.
Diketahui, hingga awal Mei 2019 ada sebanyak 554 orang petugas KPPS yang meninggal akibat kelelahan usai bertugas, baik itu dari pihak KPU, Bawaslu dan anggota Polri.
Adapun petugas yang jatuh sakit sebanyak 3.788 orang. Para petugas yang disebut pahlawan demokrasi itu diberikan santunan oleh KPU mencapai Rp50 miliar.
Terkait hal ini, DPR RI meminta pemerintah dan KPU mengevaluasi Pemilu Serentak agar kasus ini tidak lagi terjadi yang begitu memakan banyak korban jiwa. (RR)
