ACEH – Khabarnya APBK Perubahan sejumlah kabupaten/kota hingga saat ini belum ditanda tangani oleh Plt. Gubernur Aceh. Padahal ada kabupaten/kota yang sudah lebih 2 (dua) Minggu bahkan ada yang hampir sebulan mengajukan dokumen APBK Perubahan tersebut.
“Kemaren, waktu Pelantikan Pejabat beberap pejabat di lingkungannya, Plt Gubernur menyampaikan bahwa harus tancap gas karena sudah masuk akhir triwulan ketiga. Ini faktanya justru Plt yang terkesan memperlambat realisasi anggaran perubahan di sejumlah kabupaten/kota. Kan aneh?,” Ungkap Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Rabu (04/09/2019).
Plt Gubernur Aceh dinilai selama ini terlalu banyak berbicara untuk orang, ternyata kinerja dan kebijakan Plt Gubernur yang lamban itu memperlambat pembangunan.
“Jika anggaran perubahan sejumlah kabupaten/kota tidak segera diproses Plt Gubernur maka dapat dipastikan realisasi pembangunan dan serapan anggaran akan terhambat. Di tingkat Kabupaten/kota anggar perubahan tersebut sudah disahkan, karena Plt Gubernur lambat tanda tangani sehingga tidak bisa direalisasikan. Jadi, gimana mau “tancap gas?,” cetus Hasbar.
KPA meminta agar Plt Gubernur tak hanya bisa jalan-jalan keluar, sementara sejumlah dokumen penting untuk pembangunan masih belum ditandatangani.
“Selain itu, proses birokrasi yang selalu terkesan lamban bin lelet harus segera ditangani. Jika tidak, maka ini akan berdampak serius terhadap pembangunan,” tambahnya lagi.
KPA juga mendesak agar Plt Gubernur tak hanya bisa merombak kabinet dengan dalih percepatan realisasi anggaran namun justru Plt Gubernur sendiri yang membuat jalannya pembangunan itu lambat.
“Jika APBK Perubahan itu tidak juga ditandatangani secepatnya oleh Plt Gubernur, maka dipastikan sejumlah daerah mengalami Silpa. Jika Silpa membengkak di sejumlah daerah maka wajar saja masyarakat di daerah nantinya menyalahkan Plt Gubernur. Sudah realisasi APBA lamban, jangan sampai anggaran daerah juga lamban nantinya,” imbuhnya.
Kita berharap pembangunan terus dapat dimaksimalkan, baik secara serapan dan realisasi anggaran maupun output pembangunan kepada rakyat.
“Semoga Aceh Hebat yang digaung-gaungkan, tak berubah nama menjadi Aceh Lambat,”pungkasnya,”(A79)
