Agar Bertanggungjawab, Fahri: Perlu UU untuk Atur Lembaga Survei

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah minta lembaga survei yang mengaku independen harus direformasi, seperti harus terbuka jika memang dibiayai salah satu kandidat.

Usul itu disampaikan Fahri kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/3) menanggapi pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengatakan lembaga survei banyak yang bohong dan dibayar.

“Memang banyak lembaga survei yang salah,” kata inisiator Gerakan Arah Baru Indonesias (Garbi) itu seraya menyarankan agar sebaiknya pemilik lembaga survei mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen, tetapi lembaga survei yang bekerja untuk kandidat (capres) tertentu.

Wakil rakyat Anggota dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengaku pernah melakukan penelitian. Kemudian, beberapa lembaga survei memang memiliki asosiasi yang menaungi lembaga itu. “Saya menduga, data hasil survei itu digunakan lembaga itu bernaung dalam sebuah asosiasi sehingga perbedaan hasil survei antara lembaga satu dengan lainnya tak jauh berbeda.”

Fahri menyarankan lembaga survei itu memerlukan semacam UU untuk mengatur pekerjaannya agar lebih bertanggung jawab dan tidak menjadi partisan partai maupun paslon. “Kalau mau partisan harus diumumkan. Jangan kemudian atas nama sains dan ilmu pengetahuan ternyata dia partisan.”

Fahri menyebutkan, kritik capres nomor urut 02 itu merupakan bagian dari misinya, yaitu untuk mengatur lembaga survei yang ada di Indonesia. Sebetulnya, untuk menyelenggarakan pemilihan yang fair, dengan cara mengatur lembaga survei.

Fahri mengaku, kesal dengan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan pemilih Prabowo kabanyakan radikal. Bahkan Fahri menduga LSI mendiskreditkan Prabowo dengan melakukan propaganda melalui hasil surveinya. Wajar jika dirinya mempertanyakan alasan LSI membuat survei itu.

“Nah, itu yang saya bilang. Jadi atur moralnya, atur etiknya, atur juga regulasinya supaya jangan gitu. Dia niatnya memang nyerang. Ya terang aja masyarakat kan terbelah,” jelas Fahri.

Apalagi, jika opini pemilih Prabowo radikal terus dikembangkan. Dia khawatir masyarakat banyak yang ketakutan. “Itu bukan kerjaan ilmuwan, pekerjaannya provokator. Kalau mau jadi provokator, provokator beneran. Jangan bilang surveyor, karena itu nggak independen,” demikian Fahri Hamzah.

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *