JAKARTA, Beritalima.com– MPR RI adalah lembaga negara paling tinggi posisinya dari sekian lembaga negara yang ada di tanah air. Hanya MPR RI lah yang mempunyai hak mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar (UUD).
Karena itu, kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Selasa (6/8), pimpinan MPR RI ke depan haruslah tokoh atau orang yang sudah lepas dari berbagai kepentingan politik.
Pemilihan pimpinan MPR RI, ungkap politisi senior Partai Golkar kelahiran Bandung, 13 September 1958 tersebut, tidak sama dengan menentukan pimpinan DPR RI karena tugas yang diemban juga berbeda.
“DPR adalah lembaga perwakilan. Tugasnya sebagai lembaga kontrol (pengawasan) terhadap kinerja pemerintah. DPR membuat undang-undang bersama pemerintah, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata wakil rakyat dari Dapil X Provinsi Jawa Barat tersebut.
Sementara itu, MPR RI posisinya lebih tinggi dari pada DPR RI karena memiliki fungsi mengubah dan menetapkan UUD. Kedua fungsi itu tidak dimiliki oleh DPR RI. Karena itu, tidak boleh ada tawar menawar kepentingan politik dalam memilih dan menetapkan pimpinan MPR RI mendatang.
“Sudah paling tinggi, sudah pucuk puncaknya. Jadi enggak ada lagi kepentingan-kepentingan apapun di situ. Jadi lebih kepada semangat kebangsaan yang lebih dikedepankan, menerima keragamaan, saling menghargai, musyawarah mufakat,” tegas Agun yang sudah menjadi wakil rakyat di DPR RI sejak 1997
Jadi, lanjut dia, memilih pimpinan MPR RI harus lebih mengedepankan ketokohan orang, bukan lagi bargaining-bargaining kepentingan di MPR RI. “Lebih kepada pucuk puncak pengaturan tentang ideologi negara. Dan, itu sudah given semua. Justru di sana bagaimana kita melakukan revitalisasi dan reaktualisasi yang lebih inovatif MPR RI ke depan,” lanjutnya.
Tentang sosol yang layak memimpin MPR RI ke depan, Agun menyebutkan, sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, seorang negarawan, tepo seliro, dan memiliki sikap saling asah asih dan asuh.
Ketika dikatakan bahwa Partai Golkar sebagai sebagai salah satu peraih suara tertinggi pada pemilu legislatif lalu telah mengajukan sejumlah nama calon pimpinan MPR, salah satunya Agun Gunandjar, anggota Komisi X DPR RI ini menyerahkan kepada pimpinan parpol. “Tidak layak saya mengomentari. Masak saya menilai diri sendiri. Itu kan tidak benar,” kata dia.
Karena Agun menyarankan agar proses pemilihan pimpinan MPR RI lewat mekanisme musyawarah, bukan melalui voting dengan cara membuat Paket A atau Paket B seperti banyak komentar didiberitakan media massa.
“Ya, silakan pimpinan partai politik berkumpul, silakan berbicara, berdiskusi, berdialog bagaimana kontestasi ini bisa kita selesaikan dengan penuh musyawarah mufakat yang saling bisa menghargai, menerima kan.”
Jadi, kata Agun, pemilihannya tidak menimbulkan problem. “Tetapi kalau lewat vote? Mungkin saja timbul ledekan. ‘Wah kamu kalah ya kemarin, jangan belagu loe’ kan seperti itu. Kalau di DPR masih mungkin terjadi,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa (akhir)
