MALANG, Beritalima.com |
Anggota DPRD provinsi Jatim dari komisi C Dr Drs H Agus Dono Wibawanto M.Hum
mengklaim kebijakan pemerintah terkait impor barang yang sebenarnya di Indonesia barang tersebut berlimpah adalah tindakan yang kurang elok dan tidak beralasan. Hal tersebut bukan saja menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, namun juga keputusan mengimpor barang akan menyerap devisa negara. Senin (2/11/2020)
Menurut wakil ketua fraksi Demokrat ini, jika mengimpor barang dengan menggunakan alasan bahwa barang di luar negeri harganya lebih murah itu kan alasan yang mengada-ada.
“Sangat apik jika tujuan impor itu manakala ada permintaan dan barang itu melebihi kapasitas produksinya, bolehlah. Ini menjadi cadangan devisa kita. Jangan membiarkan kapitalitalis menguasai hajat hidup orang Indonesia. Indonesia sangat kaya. Kebutuhan hidup rakyat Indonesia bisa dipenuhi oleh bangsa kita sendiri. Kita bahkan bisa melakukan swasembada pangan. Hal tersebut pernah kita rasakan beberapa tahun sebelumnya,” tegas Agus Dono.
Arek Malang ini menuturkan bahwa jika importir memiliki niat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lakukan impor barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bahkan jika para importir ini memiliki jiwa keindonesiaannya, mereka bisa membantu rakyat untuk mengekspor produk unggulan yang berlimpah di Indonesia.
“Menjadi prioritas sangat luar biasa kalau produksi banyak dan bagus-bagus kemudian kita ekspor. Tapi kita enggak pernah dikasih informasi yang sangat maksimal yang dibutuhkan saat ini. Pemerintah kurang tanggap terhadap kebutuhan pasar yang
sebenarnya bisa diproduksi rakyat Indonesia. Kapitalis
banyak mengekspor dalam bentuk mentah sehingga harga barang menjadi sangat murah,” sambung Agus Dono.
Lebih lanjut Agus Dono menambahkan selama ini rakyat ataupun UKM didampingi atau tidak oleh pemerintah, mereka tetap jalan sendiri. Hadir tidak hadirnya pemerintah, UKM berjuang sendiri membesarkan produknya. Namun Agus Dono berharap seyogjanya pemerintah memberikan peluang dan peningkatan SDM bagi petani atau UKM agar mereka bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Nilai tambah itulah yang membikin harga naik, saat ini belum ada lembaga ciptaan pemerintah yang benar-benar memperjuangkan mereka. Mereka menciptakan kelompok-kelompok sendiri. Seperti contoh pengembangan sektor perkopian ini menjadi sektor yang diandalkan saat ini, padahal masyarakat sudah merasakan keberhasilan ekonomi secara maksimal. Menjadi berkat yang luar biasa untuk dikembangkan bahwasanya kopi menjadi minuman yang sangat mahal di tempat- tempat ekslusif. Namun menjadi sangat murah jika berada di tempat yang sederhana seperti warung pinggir jalan,” tandasnya.
Agus Dono menyebut kalau mereka melaksanakan impor itu walaupun secara normal tidak ada yang dilanggar, tapi kita bicara kesadaran berbangsa ya. Mereka punya rakyatlah yang harusnya tugas pemerintah mengatur lalu lintas nya dengan cara apa, suatu saat jual beli kopi itu tidak dilakukan oleh orang perorang atau tengkulak. Harus dilakukan lelang terbuka agar harga barang bisa stabil.
“Ada pegangan harga, yang membedakan bukan adanya kebijakan. Ya kualitas barang itu. Pemerintah belum hadir, tujuannya apa, ya supaya tidak ada permainan harga dari tengkulak. Yang memiliki potensi hasil bumi itu munculkan. Disaat panen justru harga-harga hasil bumi anjlok. Bagaimana nasib petani? Disinilah peran pemerintah dibutuhkan. Pemerintah harus hadir. Negara memberikan anggaran untuk membeli produk petani, tingkatkan nilai tambahnya. Jangan dijual dalam keadaan mentah, tingkatkan kualitas produk, jadikan produk tersebut sudah dalam kemasan, sehingga siap diekspor dengan harga lebih mahal,” terang Agus Dono.
“Pemerintah provinsi maupun pusat memberikan anggaran tiap musim panen untuk menampung produksi yang melimpah di masyarakat. Agar ada keseimbangan harga. Ciptakan sentra-sentra produksi yang memiliki nilai tambah. Gimana caranya, ya tadi ada resi gudang. Sentra-sentra usaha seperti yang dikembangkan di negara maju, sentra-sentra produksi diciptakan di situ, dimana barang itu ada. Ini untuk efisiensi, menekan biaya operasional dan transportasi,”lanjutnya.
“Yang kedua, investasi modal. Banyak anggaran modal yang dimasukkan pemerintah di masyarakat bisa langsung dimasukkan di sektor-sektor yang ada, modal yang dikelola masyarakat biasanya akan bertambah, asetnya akan berkembang cepat. Masyarakat di setiap daerah mendapatkan anggaran berupa modal, dan modal tersebut dikembangkan untuk membuat produk unggulan. Tinggal tugas pemerintah untuk membuka jaringan pemasaran agar produk unggulan tersebut laku di pasaran. Inilah yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah hadir mulai hulu hingga hilir. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat yang dikemas pemerintah bisa terwujud,” pungkas Agus Dono. (yul)
