JAKARTA, Beritalima.com– Perlu ada visi baru dalam pembangunan dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan berbasiskan wilayah di Sulawesi Tengah pasca Kota Palu, Donggala dan Sigi digoyang gempa bumi, tsunami serta tanah tenggelam beberapa bulan silam.
Hal tersebut dikatakan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Ahmad HI M Ali dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Senin (4/2).
“Sulteng harus dibangun denganvisi baru yang mempertimbangkan resiko bencana dan dengan pendekatan pembangunan berbasis kawasan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI tersebut.
Dikatakan laki-laki kelahiran Wosu, Bungku Barat, Morowali, Sulawesi Tengah, 16 Mei 1969 tersebut, informasi kebencanaan yang sudah beredar luas baik itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah maupun statistik kebencanaan yang dikumpulkan ahli pasca bencana menunjukan suatu keharusan untuk mengubah visi pembangunan di Sulawesi Tengah.
Perlu cara pandang baru, dan tentu belajar untuk mengintegrasikan misi yang harus diemban dalam upaya pembangunan dengan resiko yang harus ditanggung berdasarkan kondisi kerawanan bencana.
“Harus ada perspektif baru dalam aglomerasi perhitungan pemanfaatan zonasi ruang yang berbeda dari kaca mata sebelumnya,” kata mantan pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tengah tersebut.
Anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan transportasi ini juga menguraikan, ke depan Sulawesi Tengah perlu kebijakan politik Perencanaan Daerah 25 tahun ke muka yakni road map 2020-2045 untuk menetapkan kawasan dalam desain tata ruang baru, misalnya untuk wilayah lembah perlu dibangun sebagai pusat studi nasional penanggulangan bencana.
Wilayah ini juga diharapkan menjadi tempat buat ilmuwan dari berbagai penjuru belajar tentang bencana geologis untuk pemanfaatan mitigasi secara nasional.
Selain itu juga menetapkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang padu dengan tujuan pengurangan resiko bencana untuk kawasan Indonesia Timur.
Menurut Ahmad Ali, juga perlu dicetuskan kawasan yang secara potensial dapat dijadikan sebagai pusat wisata sekaligus sasaran pemanfaatan ruang berbasis industri wisata.
“Kita harus belajar dan melatih semua stakeholder dalam menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan resiko bencana dalam skema:rakyat, investasi dan pemerintah,” demikian Ahmad M Ali. (akhir)
