KUPANG, beritalima.com – Sesuai rencana akhir Oktober 2016 mendatang, Kementerian Koodinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Seminar Internasional. Kegiatan ini dalam rangka penguatan budaya maritim menuju pengembangan destinasi wisata bahari.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 1 November 2016 di Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dengan menghadirkan pembicara utama, yakni Menko Maritim, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Gubernur NTT. Selain itu juga ada pembicara internasional, yani Ahli Cetasean/Pemerhati Lingkungan, Benjamin Khan (Australia), Pengelola Whale Watching dari New Zealand, Sejarah Adat/Budaya Lamalera (Tokoh Adat Lamalera) Bona Beding, dan Sonny Keraf serta Greenpeace (Jepang/Jerman).
Sedangkan fasilitator group dari pihak Perguruan Tinggi, yaitu Aspek Budaya Maritim, Aspek Pengelolaan Sumber Daya, Aspek Pengembangan Pariwisata, dan Aspek Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat.
Demikian disampaikan, Komas HAREFA, Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Raga Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI kepada wartawan usai Rapat Persiapan Seminar Internasional Paus 2016 di Kupang, Kamis (29/9).
Sementara itu, terkait usulan dari peserta rapat yang meminta agar selain seminar juga ada ada kegiatan pendukung lainnya misalnya kegiatan pameran, Kosmas mengatakan, Kementerian Maritim dan Sumber Daya mendukung apa yang disampaikan masyarakat NTT. “ Saya pikir ini penting karena selama ini belum ada forumnya untuk mengangkat atau mempertunjukan kepada publik seperti apa paus yang dimaksudkan. Kata Kosmas yang saat itu didampngi Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Beni Wahon.
“ Cita-cita besar Bapak Presiden adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang salah satu di dalam pilarnya adalah budaya maritim. Kita patut berbagangga masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini, kita punya kekayaan budaya yang memang mengakar dan memang sangat pas budaya masuk di dalam kategori budaya maritim itu. Karena memang trennya demikian dan didorong banyaknya juga sorotan-sorotan dunia dari pada kelompok – kelompok ini manarik untuk diangkat ke permukaan”, kata Kosmas menambahkan.
Dia mengatakan, Kementerian Maritim sebagai fungsi kementerian koordinasi tentu akan menggangdeng kementerian – kementerian terkait diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pariwisata. Pemerintah Pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. “ Kita ingin benar-benar ini terangkat ke permukaan sehingga disamping aspek budaya akan selalu hidup dan kemudian ritualnya juga akan diteruskan kepada generasi-genarasinya. Ini juga menjadi sebuah atraski yang menarik untuk dikunjungi. Dengan kedatangan orang maka otomatis aktivitas akan bertambah. Ada ekonomi yang mulai bergerak. Kemudian ada pertumbuhan industri itu yang kita harapkan kedepan’,ujar Komas. (Ang)
