JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus aktif berpartisipasi dalam dunia politik. Soalnya, dalam semua persoalan memiliki koneksi dengan politik.
Itu dikatakan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam saa menjadi pemateri dalam acara Sinau Politik yang digelar Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pekan ini.
“Sebagai generasi penerus bangsa masa mendatang, mahasiswa harus berpartisipasi dalam politik agar dapat mengelola dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan dan menjadi karakter cerdas berpolitik,” kata Muqowam.
”Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola politik sebagai jalan kemaslahatan buat masyarakat. Ini bisa dilakukan sesuai dengan peran tugas dan fungsinya masing-masing,” ulas politisi senior yang mencalonkan diri maju sebagai wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Jawa Tengah ini.
Salah satu peran yang bisa diambil mahasiswa sebagai bentuk partisipasi politik adalah memberikan suara pada Pemilu 17 April mendatang. “Pemilu merupakan roh penting dalam demokrasi,” kata Ketua Komisi V DPR RI 2004-2009 tersebut.
Senator dari Jawa Tengah itu menilai, terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu karena pemilu tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Dia tidak ingin hal tersebut terus terjadi.
“Jika ini terus berlanjut, tentu akan membahayakan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Karena itulah mahasiswa perlu untuk menjadi pemilih rasional, ikut mengawasi jalannya pemilu dan menjadi moral force bagi kekuasaan baru pasca pemilu,” kata laki-laki kelahiran Salatiga, 1 Desember 1960 tersebut.
Untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, dia mendorong para mahasiswa untuk aktif dalam gerakan yang memiliki tujuan dan pengkaderan yang jelas.
“Dari sana mahasiswa bisa belajar mengenal politik dengan membentuk ruang politik. Dengan bekal pendidikan politik itu maka akan tumbuh kesadaran berpolitik mahasiswa yang pada akhirnya nanti mahasiswa bisa memimpin dan mengubah masyarakat ke arah yang dicita-citakan.”
Dalam forum itu Muqowam juga menggambarkan pola relasi yang produktif dalam pembangunan, antara fungsi-fungsi di DPR, DPD, bersinergi dengan pemerintah melalui kementerian.
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan UU yang memiliki pemihakan yang jelas bagi daerah, memperjuangkan kepentingan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Muqowam juga mensosialisasikan kewenangan dan tugas baru DPD RI terkait pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda). (akhir)
