JAKARTA, Beritalima.com– Ketahanan ekonomi pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah diuji. Karena itu, tim ekonomi Jokowi diminta untuk terus melakukan penyesuaian dengan berbagai kebijakan.
Permintaan itu disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Jumat (14/9). “Kami mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melakukan penyesuaian kebijakan untuk menanggapi ketidakpastian global saat ini.”
Setiap penyesuaian kebijakan, kata Bamsoet, hendaknya disosialisasikan untuk menghindari salah pengertian atau persepsi di kalangan masyarakat.
“Pimpinan DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk.”
Pengendalian impor, kata politisi senior Partai Golkar itu, bukan kebijakan yang salah, utamanya saat durasi gejolak nilai tukar valuta, atau penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) masih sulit diprediksi.
Meski begitu, lanjut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah VII, tentu penyesuaian kebijakan itu tidak boleh asal-asalan. “Pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri,” kata dia.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, lanjut Bamsoet, harus dilakukan secara reguler impor bahan bakar minyak (BBM) dan belasan komoditas pangan.
Secara regular pula pemerintah harus melaksanakan kewajiban bayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Untuk menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal harus bisa diatur sedemikian rupa.
Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, ungkap Bamsoet, pengeluran atau nilai belanja impor oleh pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan.
Berdasarkan asumsi ini, jelas Bamsoet, DPR RI mendorong tim ekonomi pemerintah dan BI untuk terus dan berani mengkreasi penyesuaian kebijakan, agar negara tetap mampu melayani masyarakat dan keuangan negara tetap dalam kondisi sehat dan terkendali.
Faktanya, jelas Bamsoet, Indonesia bersama banyak negara lain sedang menyongsong ketidakseimbangan (disequilibrium) baru, akibat gejolak nilai tukar valuta dan perangan dagang yang dilancarkan AS.
Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, Indonesia memang harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Jika tak segera dilakukan penyesuaian tidak, Indonesia justru akan terlihat konyol.
Soalnya, ketidakseimbangan baru akan menghadirkan beberapa dampak, yang langsung maupun tak langsung, akan membuat banyak orang tidak nyaman.
Karena itu, menurut Bamsoet, langkah pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk sudah tepat.
“DPR RI berharap pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tidak terhindarkan,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
