Jajarta — Tingginya harga gabah yang awalnya terlihat menguntungkan para petani, namun ternyata memberikan ekses negatif bagi para pelaku penggilingan padi. Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin.
“Saya sudah mendapat beberapa laporan dan berbagai keluhan dari para pelaku penggilingan padi, bahwa usahanya gulung tikar akibat tidak dapat bersaing harga. Ada korporasi besar yang membeli gabah petani dengan harga tinggi sehingga mayoritas petani melarikan gabahnya pada satu perusahaan saja. Ini akhirnya menjadi persaingan tidak sehat,” tutur Akmal.
Politisi PKS ini mendapat informasi dari Badan Pangan Nasional, bahwa ada 11 ribu penggilingan yang tutup. Menurutnya, ini sudah menjadi fenomena yang tidak sehat sehingga pemerintah perlu turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Infonya, penggilingan padi semula sejumlah 180.000, Sekarang tinggal 169.000 dan terus menurun.
Akmal mengatakan, bahwa dirinya mendapat informasi dari pelaku beras yang mengadu langsung pada dirinya maupun pada fraksinya di PKS, bahwa harga gabah dibeli sebuah perusahaan dengan melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.6/2023 sebesar Rp5.000 per kilogram. Keluhan yang disampaikan harga gabah dibeli hingga 7 ribu rupiah sehingga sangat menyulitkan bagi penggilingan kecil maupun sedang.
“Jarang sekali gabah petani mendapat harga sebaik itu. Biasanya harga gabah di tingkat petani, hanya selisih sedikit dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan. Beberapa daerah malah ditemukan harga gabah di bawah HPP. Namun pemerintah ini rakyatnya beraneka ragam. Ternyata tingginya gabah, ada 2 kelompok masyarakat yakni konsumen berat menghadapi tingginya harga beras dan pelaku penggilingan padi kecil menjadi kolaps usahanya,” ungkap Akmal.
Untuk itu, lanjut Akmal, perlu keseimbangan yang lebih baik antara keuntungan bagi petani dan kelangsungan usaha penggilingan padi. Ia mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh kebijakan perberasan, menstandarisasi penggilingan padi sehingga meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi.
Selain itu, tambahnya, penggilingan padi perlu dibina pemerintah agar mendapat Kemitraan dengan Petani. Menjalin kemitraan dengan petani untuk memastikan pasokan gabah yang stabil dengan harga yang bersaing. Ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan jangka panjang.
“Mengatasi tingginya harga gabah sambil mempertahankan kelangsungan usaha penggilingan padi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah Diversifikasi Usaha, Promosi dan Pemasaran, Koordinasi dengan Asosiasi Pertanian, Kredit Usaha Kecil, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi, dan koordinasi pasar mesti ada campur tangan pemerintah sehingga semua elemen rakyat yang berkecimpung di dunia pertanian pangan dapat bertahan pada situasi sulit persoalan perberasan nasional ini,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (ar)
