JAKARTA, Beritalima.com– Untuk mengukur kinerja presiden dan melanjutkan arah pembangunan bangsa yang berkelanjutan dalam usaha mencapai cita-cita pendiri bangsa, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu difungsikan kembali.
Untuk itu, perlu dilakukan amandemen UUD Negera Republik Indonesia 1945. “Wacana ke arah itu sudah ada. Bahkan semakin mengut,” kata anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ali Taher Parasong di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pekan ini.
Dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI itu, tidak ada isu yang lebih menarik saat ini selain menghidupkan kembali GBHN. Namun, kata dia, amandeme UUD 45, untuk menghidupkan kembali GBHN, tidak bisa dilaksanakan pada sisa periode anggota MPR 2014-2019 karena amandemen itu harus diusulkan menimal enam bulan sebelumnya.
Meski seperti itu, ia mengaku tetap mendukung rencana pelaksanaan amandemen terhadap UUD NRI 1945, yang salah satu agendanya adalah, mengembalikan GBHN ke dalam konstitusi. Karena, kembalinya GBHN ke dalam konstitusi dapat menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah. “Tidak seperti sekarang, pemerintah melakukan pembangunan hanya berdasarkan Visi dan Misi saat kampanye saja,” ujar Ali.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini, masalah GBHN adalah hal yang sangat penting. Tinggal sekarang tinggal kemauan politik dari para parpol yang ada di parlemen. Parpol di parlemen pun harus memiliki pikiran dan tujuan yang sama soal GBHN. Karenanya mereka perlu melakukan rekonsiliasi.
Rekonsiliasi itu pun harus berjalan alami. “Memang, awalnya terasa sulit, akibat dari kontestasi yang keras dalam pemilu. Namun, seiring berjalannya waktu, partai-partai yang sempat bersitegang itu akan mencair dengan sendirinya,” ungkap Ali.
Mestinya, kata Ali Taher jumlah partai oposisi setidaknya jangan sampai terpaut terlalu jauh. Ini penting, agar keseimbangan bisa benar-benar diwujudkan. Karena kalau tidak, koalisi pemerintah yang terlampau gemuk bisa memicu munculnya tirani kekuasaan. Akibatnya roda kepemerintahan jalannya akan ngambang pagi tanpa terciptanya GBHN.
“Pembangunan jalan tol misalnya, ternyata tidak cukup signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Padahal, seluruh potensi pendanaan terlanjur dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan bebas hambatan. Ini semua berjalan karena tanpa adanya arah, yakni GBUN,” demikian Ali Taher Parasong. (akhir)
