JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program pelatihan pra bayar buat penerima Kartu Pra Kerja serta mengalihkan untuk penguatan jaring pengaman sosial.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perindustrian dan Perdagangan tersebut dalam siaran persnya, Jumat (1/5). Sedikitnya, ada dua hal yang menjadi sorotan Amin terkait pelatihan pra bayar ini.
Pertama, program pelatihan yang dijanjikan tidak lebih hanya bisnis video tutorial yang harus dibayar negara melalui pemegang kartu pra kerja. Selain efektivitasnya dipertanyakan, juga video semacam itu bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis, sehingga proyek video seharga Rp 5,6 triliun tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara pada masa sulit seperti saat ini.
Dalam hitungan Amin, biaya untuk membuat 2.000 konten video semacam itu tidak lebih dari Rp150 miliar, sehingga angka Rp 5,6 tirliun sangatlah fantastis. Dalam program ini juga mendompleng program Kartu Pra Kerja dan hanya menjadikan penerima kartu itu semata hanya obyek karena sesungguhnya uang itu hanya dinikmati pengelola program pelatihan.
“Mengapa tidak diserahkan Presiden Jokowi kepada Kementerian Tenaga Kerja sesuai tupoksinya sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk pengadaan video semacam itu,” ungkap Amin mengkritisi kebijakan Jokowi tersebut.
Dikatakan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut, jauh lebih baik jika dana Rp 5,6 triliun itu diberikan kepada mereka yang menjadi korban Pemutusan Pubungan Kerja (PHK) yang hingga saat ini terus berjatuhan, karena dengan dana sebesar itu bakal ada 2 juta orang korban PHK baru bisa dibantu.
Di wilayah Jabodetabek saja seperti ramai diberitakan di berbagai media, lanjutan Amin, sudah banyak korban PHK yang terpaksa menggelandang atau menjadi tuna wisma baru karena tidak sanggup lagi membayar sewa kontrakan.
Belum lama ini, keprihatinan juga muncul dari ratusan kepala desa di Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat dan Provisi Banten yang kini harus menghadapi protes warganya karena sedikitnya alokasi bantuan sosial dari Pemerintah dibandingkan dengan jumlah warga terdampak wabah Covid-19 yang berhak mendapatkan bantuan. Hal itu tentu saja berpotensi memicu konflik sosial di kalangan rakyat kelas bawah.
“Mumpung belum terlambat, segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja. Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini,” demikian Amin Ak. (akhir)
