JAKARTA, Beritalima.com– Penunjukan direksi serta komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir baik sepanjang dasarnya pertimbangan profesional demi kejayaan maskapai penerbangan plat merah kebanggaan bangsa Indonesia tersebut.
Namun, ungkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Amin AK dalam dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Kamis (23/1), kalau dasar dari penunjukan tersebut karena kalkulasi politik, ini dipastikan tidak bakal memperbaiki kondisi PT Garuda Indonesia yang saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur tersebut, masalah yang tengah melanda BUMN Indonesia belakangan ini adalah persoalan integritas manajemen.
Mereka yang seharusnya mengelola BUMN dengan cara-cara yang penuh integritas dan profesional, lanjut putra kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, 6 Juli 1965 tersebut, malah menjadikan BUMN sebagai sarana untuk memperkaya diri atau golongan.
“Ini mungkin disebabkan proses penunjukan mereka sebagai direksi atau komisaris BUMN tidak benar-benar didasarkan kepada hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang obyektif. Namun, lebih lebih banyak dipengaruhi faktor pertemanan, koneksi, pengaruh kekuatan politik dan sebagainya,” kata Amin.
Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan harapan Menteri BUMN, lanjut pemegang S2 manajemen Universitas Negeri Jember (UNJ/Jawa Timur) tersebut, dapat terwujud manakala ada Good Government Governance.
Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik, ungkap Amin, adanya, Menteri BUMN menunjuk direksi maupun komisaris BUMN tersebut dengan pertimbangan profesional, bukan atas dasar pertimbangan profesional.
Seperti diberitakan, susunan Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia yang sudah ditetapkan Erick Thohir di Jakarta, Rabu (22/1) sebagai berikut: Irfan Setiaputra (Direktur Utama, Dony Oskaria (Wakil Direktur Utama), Fuad Rizal (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko), Tumpal Manumpak Hutapea (Direktur Operasi), Aryaperwira Adileksana (Direktur Human Capital), Rahmat Hanafi (Direktur Teknik), Ade R Susardi (Direktur Layanan, Pengembangan Usaha dan IT), M Rizal Pahlevi (Direktur Niaga dan Kargo).
Komisaris: Triawan Munaf (Komisaris Utama), Charil Tanjung (Wakil Komisaris), Yenny Wahid, Elisa Lumbantoruan (Komisaris Independen), dan Peter Gontha (komisaris).litik. (akhir)
