JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum fokus mengoptimalkan kekuatan sumber daya yang dimiliki sehingga selalu menghadapi persoalan yang berulang terkait impor komoditas pangan pokok.
Kesimpulan itu diambil politisi senior membidangi Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Lingkungan Hidup, Dr H Andi Akmal Pasluddin setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 18-19 Mei 2021.
“Selama ini menganggap besarnya penduduk kita menjadi kekuatan bangsa. Namun, dengan tidak teroptimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki untuk dikelola secara efektif dan efisien, akhirnya negara kita hanya sebagai obyek pasar semata,” kata anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan ini menyesalkan impor segala komoditas pangan pada kuartal pertama 2021 mulai dari garam, gula, kedelai, jagung, bawang putih, ikan hingga beras merupakan bukti negara ini hanya sebagai obyek pasar negara asing semata.
Padahal, kata Andi Akmal, alam Indonesia memiliki Sumber Daya mumpuni menyediakan semua komoditas ini. Namun, teknologi dan pengelolaan secara efektif dan efisien masih belum mampu ditemukan.
Contoh, berkaitan dengan garam atau gula. Untuk keperluan Industri, kualitas produk yang di hasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Padahal, lanjut Andi Akmal, bentangan pantai negara Indonesia terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ini bukti, alam Indonesia menyediakan apa yang dibutuhkan, Namun, kita tidak mampu mengelolanya, merubah yang disediakan alam untuk di konsumsi manusia pada skala industri.
“Saya mendorong, BUMN pangan dengan beragam fokus kerja, mulai dari Bulog, RNI, PT SHS, PT Pertani, PT Berdikari, PT Perindo, PT Perindus, PT Garam dan lain sebagainya, agar punya ujung waktu, merealisasikan, negara ini secara perlahan bebas impor komoditas pangan,” kata dia.
Dikatakan Andi Akmal, bebas impor komiditas pangan itu tidak harus berbarengan, tetapi terarah, terukur, satu-persatu mewujudkan impian bangsa akan kedaualatan negara di sektor pangan.
“Sektor pangan harus menjadi komoditas strategis yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan Negara bukan sekedar komoditas perdagangan biasa,” harap Andi Akmal.
Dia juga menyayangkan begitu banyaknya pemborosan sektor pangan di berbagai lini. Dia mencontohkan dampak impor yang tidak terukur telah mengakibatkan barang turun mutu yang akhirnya di buang atau berubah fungsi dari makanan manusia menjadi makanan ternak.
Belum lagi banyak upaya kegiatan yang tidak tuntas, berganti manajemen, berganti orang, yang menghamburkan banyak sumber daya tetutama finansial. “Saya berharap, ada kerjasama yang terkoneksi dengan baik, antara kementerian teknis, kementerian pembuat regulasi dan BUMN Pangan untuk mewujudkan pembebasan negara ini dari importasi pangan.”
Minimal ada pengurangan signifikan dari tahun-ke tahun akan impor pangan. Negara yang besar penduduknya ini jangan hanya jadi obyek pasar dunia.
“Perlu langkah konkrit negara ini menjadi produsen untuk kebutuhan masyarakat dunia dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang perlu dikelola secara efektif dan efisien,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
