JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin meyangkan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memotong cukup besar anggaran di sektor pangan.
Padahal, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu, dalam kondisi saat ini, selain persoalan instrumen kesehatan yang menjadi perhatian lebih dari Pemerintak, sektor pangan mestinya juga diperkuat. Artinya, angggaran untuk pangan tidak dipangkas signifikan seperti yang dilakukan sekarang.
Andi Akmal merangkum perubahan atau penyesuaian anggaran akibat adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020 yang berdampak pada perubahan APBN mitra kerjanya dimana Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipotong dari Rp 21 triliun menjadi Rp 17,4 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari Rp 6,4 triliun menjadi Rp 5,3 triliun, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dari Rp 9,3 triliun menjadi Rp 7,7 triliun.
“Sangat disayangkan. Mestinya penghematan dari kemeterian lain dapat memperkuat sektor kesehatan dan pangan. Pemotongan uang cukup besar di sektor pangan (Kementan, KKP dan LHK) ini belum ada persiapan solusi di masa datang. Padahal masalah kita kedepan adalah soal ketersediaan pangan setelah pandemi Covid-19,” kata Andi Akmal.
Laki-laki kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 30 Desember 1974 itu memberi gambaran, pengurangan anggaran belanja Kementan tidak sebanding dengan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penaganan Covid–19 yakni Rp 1,85 triliun. Karena itu, Pemerintah Jokowi perlu mempertimbangkan kembali pengurangan anggaran Kementan sekitar Rp 3,6 triliun.
“Harus dibalik logikanya. Seharusnya postur Kementan seperti APBN 2016, yakni Rp 31,5 triliun. Bahkan, Kementan zaman Amran mengusulkan, APBN Kementan 2020 Rp 32,58 triliun untuk memperkuat diseminasi teknologi dan penyuluhan, pemanfaatan lahan rawa, pengembangan ternak rakyat dan program akselerasi ekspor.”
Andi juga menyoroti soal proporsioanalitas pengamanan ketersediaan pangan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementan untuk penaganan Covid-19. Refocusing Rp 1,85 triliun. Pengamanan Pangan hanya Rp 198,95 miliar. “Saya melihat, terlalu kecil alokasi pengamanan ketersediaan pangan Rp 198,95 miliar dari total refocusing Rp 1,85 triliun buat penanganan Covid-19 ini. Sektor pangan ini mestinya ada limpahan anggaran dari kementerian lain sejajar dengan urgensinya bidang kesehatan.”
Agenda utama Pemerintah dalam prioritas penaganan covid-19 adalah kesehatan dan pangan. Anggaran pangan di pangkas, anggaran kesehatan membengkak dari Rp 57 triliun Rp 76 triliun. Andi Akmal juga menyoroti realokasi anggaran Rp 483,74 miliar atau setara 9,12 persen total APBN-P KKP 2020 yang merupakan bagian penting dari penyangga sektor pangan, perikanan tangkap, budidaya dan penyedian garam, mestinya juga dapat limpahan anggaran cukup.
Mayoritas anggota Komisi IV DPR RI menyarankan tidak ada pemotongan pada anggaran KKP. Dia menginginkan agar KKP dapat tambahan anggaran untuk memperkuat sektor pangan sebagai persiapan pasca Covid-19.
“Saya menyarankan kepada seluruh mitra komisi IV, terutama kementerian pertanian dan Kementerian kelauatan perikanan, agar memiliki porsi anggaran lebih yang bersumber dari kementerian lain. Sektor Kesehatan dan pangan menjadi sangat vital pada keadaan wabah covid 19 baik saat sekarang atau seusai wabah ini berlalu,” demikian Dr Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
