JAILOLO, BeritaLima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin (11/4).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Banggar lantai 2 Kantor DPRD, dalam rangka membahas penggunaan anggaran COVID-19 sebesar Rp 53 miliar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Charles R Gustan.
Ketua DPRD Charles R Gustan mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD secara kelembagaan meminta Pemkab Halbar untuk menjelaskan anggaran COVID-19 sebesar 53 miliar secara terperinci.
“Karena kami saat rapat bersama dengan badan anggaran (Banggar) waktu masih pemotongan pergeseran dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) ada hitungan 25 persen. Misalnya, Dinas Kesehatan dan RSUD Jailolo mendapatkan dana masing-masing 10 miliar ditambah lagi Dana Desa sebesar 13 miliar, namun yang belum kami ketahui adalah anggaran tak terduga sebesar 20 miliar,” kata Charles saat dikonfirmasi BeritaLima.com, Senin (11/4).
Charles bilang, DPRD harus lebih berhati-hati terkait dengan anggaran tak terduga sebesar 20 miliar, karena seluruh anggaran baik di Dinkes, RSUD dan Dana Desa (DD) digunakan tepakai habis. Namun, anggaran 20 miliar yang belum dijelaskan draf rincian anggarannya.
“Tetapi itu bukan berarti kami tidak merespon kerja-kerja pemda, kami tetap memberikan apresiasi oleh Pemda,”katanya
Saat ditanya apakah Pemkab Halbar sudah menyerahkan draf rincian anggaran penanganan COVID -19 sebesar 53 miliar ke DPRD. Charles mengaku, belum diberikan dan hanya saja dijelaskan secara lisan.
“Dan persoalan ini yang kami tetap waspada dan teliti dalam anggaran tak terduga Pemkab Halbar sebesar 20 miliar karena anggaran tersebut sudah di cairkan namun kita tidak tau digunakan apa?,”tuturnya(Ay)
