JAKARTA, beritalima.com – Kendati tidak sedang melucu, ungkapan Rieke Diah Pitaloka di sidang Komisi VI DPR RI tetap saja ditertawakan yang dengar, terutama para tokoh petani tebu se-Indonesia yang duduk di balkon ruang sidang Komisi VI DPR RI, Kamis (9/6/2016) malam.
Mantan pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu minta agar pemerintah menunda pemberian izin impor 381.000 ton raw sugar kepada BUMN Pergulaan. Namun, sudah tidak mendapat tanggapan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, permintaan anggota Komisi VI DPR tersebut malah diteriaki dan diolok-olok para tokoh petani tebu.
“Aneh, kenapa ijin impor raw sugar yang hanya 381 ribu ton dan dibagi hampir 50 pabrik gula di bawah BUMN kok ditentang Rieke?” ujar Anwar Asmali diantara petani tebu dari Jawa Barat. “Kenapa ijin impor raw sugar oleh pihak swasta yang jumlahnya jutaan ton kok malah didiamkan?” lanjut Anwar.
Menurut Anwar, impor raw sugar pabrik gula atau PG di bawah BUMN adalah hal rutin dan besarnya masih proporsional. Dan itu untuk mengatasi idle capacity dari PG yg berbasis tebu rakyat di bawah BUMN.
Impor raw sugar sudah biasa dilakukan bila pasokan tebu berkurang, ujarnya.
“Ke depan yang ingin dicapai adalah kemandirian PG dengan bahan baku tebu yg ditanam di bumi nusantara,” tambah Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Pusat itu.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan guna membahas perubahan anggaran kementerian tahun 2016, Rieke minta Kementerian Perdagangan menunda pemberian izin impor raw sugar oleh BUMN Pergulaan. Alasannya, program tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
Namun, hal tersebut dibantah oleh Abdul Wachid. Anggota Komisi VI yang juga Wakil Ketua Panja Gula ini menegaskan, program impor raw sugar bermanfaat untuk idle capacity pabrik gula (PG) BUMN dan jaminan peningkatan pendapatan petani setara rendemen 8,5 persen. Hal tersebut didasarkan pula atas neraca gula dalam negeri yang memang timpang.
“Saat ini produksi gula nasional berkisar antara 2,4 hingga 2,5 juta ton. Sementara konsumsi nasional dengan asumsi 12 kg/kapita/tahun mencapai 3 juta ton. Ada gap sekitar 500.000 ton. Kalau tidak dari impor darimana kita memenuhi kekurangan tersebut,” kata Wachid.
“Jangan sampai di balik penolakan impor 351 ribu ton ini ada agenda terselubung untuk mematikan PG di bawah BUMN yg berbasis tebu rakyat, dan ujung-ujungnya adalah mematikan usaha rakyat di sektor pertanian tebu,” tambah Wachid.
Setuju dengan Wachid, Ario Bimo (F-PDIP) dan Bambang Haryo (F-Gerindra) menilai langkah impor yang dilakukan pemerintah untuk BUMN tersebut merupakan langkah tepat untuk menjaga keseimbangan pasok pangan nasional, dalam hal ini adalah gula.
“Menjadi tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Terkait dengan itu rasanya cukup beralasan jika pemerintah menunjuk BUMN pergulaan untuk melaksanakan impor tersebut. Dan itu sesuai dengan UU UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan,” kata Ario Bima.
Hanya saja, kata Bambang Haryo, program tersebut harus dibarengi upaya untuk melakukan swasembada secara serius agar bangsa ini tidak mengalami ketergantungan terhadap impor. “Harus dibarengi dengan upaya pembenahan di sektor on farm maupun off farm-nya,” kata Bambang.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan, pemerintah tetap akan memberikan izin impor 381.000 ton raw sugar kepada BUMN pergulaan sebagaimana ditegaskan dalam SK Menteri BUMN No.288 dan No.289 tahun 2016 tentang impor raw sugar dan izin impor raw sugar.
Thomas Trikasih Lembong mengakui jika pihaknya masih belum mengetahui persis neraca gula nasional saat ini. “Namun pemerintah telah membahas permasalahan tersebut dan mengacu pada data yang disampaikan anggota dewan yang terhormat, kuota 381.000 ton itu angka yang aman,” tegasnya.
Menurut dia, izin tersebut akan segera diterbitkan. “Dalam minggu-minggu ini mungkin sudah kami terbitkan impor raw sugar untuk BUMN tersebut,” katanya.
Menteri Perdagangan ini juga terlihat sangat antusias dengan dukungan para petani tebu. “Bagus, dukung ya program ini. Ini kan juga untuk mensejahterakan petani tebu. Terima kasih atas dukungannya,” ucap Menteri. (Ganefo)
