JAKARTA, Beritalima.com– Kesadaran pemerintah daerah (pemda) minim dalam menghadapi bencana alam. Hal tersebut terlihat dari minim atau kecilnya alokasi anggaran bencana dan pembangun infrastruktur pendukung sebagai upaya mitigasi bencana.
Idealnya, ungkap Ketua DPR RI, Bambang Soesatyp, pemda baik itu provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan anggaran bencana satu persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
“Saya meminta pemdamelalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran bencana satu persen dari APBD,” kata politisi senior Partai Golkar ini dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (27/12).
Dana tersebut, kata laki yang akrab disapa Bamsoet ini, digunakan untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan pemulihan pasca bencana, seperti yang diamanatkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No: 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini juga mendorong Kemendagri melalui Pemda dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar menganggarkan alat pendeteksi dini (early warning system) bencana.
“Alat tersebut juga harus dilakukan pemeliharaan secara berkala sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan informasi awal kepada warga jika bakal terjadi bencana,” kata Bamsoet.
Selain itu, dia juga meminta pemda melakukan pembangunan tempat evakuasi, jalur evakuasi dan marka yang jelas. Kemudian melakukan sosialisasi dan simulasi untuk evakuasi secara masif.
Dengan begitu, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dapat dengan mudah melakukan evakuasi, serta melakukan relokasi dan pengosongan lahan yang rawan terdampak bencana.
Kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BNPB dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), TNI dan Kepolisian, Bamsoet meminta untuk merumuskan manajemen penanggulangan bencana, termasuk mengedukasi masyarakat agar tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana. (akhir)
