JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyampaikan atau menampilkan data akurat sehingga bebagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah tepat, mendorong keadilan dan mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Indonesia 2005-2025.
Hal itu dikatakan Anis kepada Beritalima.com, Minggu (3./8). “Itu juga sudah saya sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan BPS tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BPS 2019 akhir pekan ini. “Data berkualitas yang disediakan BPS harus akurat,” kata politisi yang juga ekonom lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut.
Anis menyoroti tidak akuatnya data BPS sehingga digugat Menteri Pertanian menjelang akhir 2019. Soalnya, data lahan sawah yang dikeluarkan BPS tidak akurat sehingga kesalahan data berakibat pada penurunan anggaran subsidi pupuk hingga berimbas kepada turunnya produksi pertanian.
Data tersebut diperbaiki Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan BPS awal 2020 dengan melakukan verifikasi ulang. Dan, didapatkan penambahan luas baru data lahan sawah. “Dengan pertambahan anggaran belanja BPS setiap tahun, semestinya terjadi peningkatan kualitas data. Jangan terjadi lagi keluhan ketidakakuratan data dari kementrerian lainnya kemudian hari,” pinta Anis.
Politisi PKS ini juga meminta penjelasan BPS mengenai perbaikan yang sudah dilakukan BPS terhadap catatan dari BPK terkait perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran pekerja di BPS yang masih belum sesuai dengan ketentuan. “Sejauh mana perbaikan yang sudah dilakukan BPS?”
Untuk diketahui, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat oleh BPK RI tahun anggaran 2019, untuk BPS terdapat 12 temuan dan 27 rekomendasi senilai Rp 3.292.844.338,22. Dengan status pemantauan tindak lanjut yang sesuai dengan lima rekomendasi Rp 2.804.504.625,28 sementara yang belum sesuai rekomendasi 14 Rp 488.339.712,94. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti delapan temuan.
Dikatakan Anis, beberapa catatan yang perlu diperhatikan menurut BPK RI, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran pekerjaan di BPS masih belum sesuai dengan ketentuan. (akhir)
