GRESIK,beritalima.com-Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki siap bekerjasama dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) dalam pengembangan pendidikan.
Politisi PAN tersebut berdialog gayeng dengan pengurus dan anggota di Sekretariat KWG Jalan Basuki Rahmat Gresik.
Prof Zainuddin mengatakan problem di dunia pendidikan sangat kompleks. Termasuk di Gresik. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen bersama.
“Misalnya, konsep merdeka belajar, gak dipahami secara baik oleh Menteri Pendidikan kita. Merdeka belajar, tujuan atau proses,” katanya, Senin (25/4/2022).
Dia pun mengkritik soal kebijakan pengangkatan tenaga honorer guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Zainuddin menambahkan, awalnya pemerintah akan mengangkat satu juta guru menjadi PPPK. Namun, faktanya belum sampai separuh dari target.
“Faktanya sampai saat ini belum ada 500 ribu. Dan rata-rata yang lulus pasing grade. Yang ngabdi puluhan tahun gak lulus karena kurang kuasai teknologi. Harusnya jalur afirmasi ini juga dimaksimalkan,” terangnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini juga bakal mengupayakan beasiswa anak-anak maupun keluarga wartawan. Baik jenjang sekolah dasar, menengah, atas hingga perguruan tinggi.
“Akan kami upayakan beasiswa untuk temen-temen (anak dan keluarga wartawan, red) baik jenjang SD sampai perguruan tinggi,” imbuh legislator dapil Gresik-Lamongan ini.
Senada dengan hal itu, Ketua Komunitas Wartawan Gresik Syuhud Almanfaluty menambahkan pihaknya siap berkolaborasi dengan Prof Zainuddin Maliki.
“Tentu kami siap berkolaborasi dan menyambut baik. Kami juga memiliki program-program yang bisa dieksekusi bersama, semoga bisa terlaksana,” ujarnya.
Syuhud mengaku, sektor pendidikan di Gresik masih butuh kreativitas dalam mengelola dan penyerapan anggaran. Bahkan, di 2021 menjadi silpa.
Dia menyatakan, Dispendik mendapatkan alokasi Rp895.771.625.723.00 dengan serapan anggaran Rp838.061.944.291.00. Sehingga ada silpa Rp57.709.681.432.00.
“Bahkan, capaian program di dinas pendidikan masih menjadi catatan DPRD Gresik. Selama ini menurut saya, dinas juga kurang dalam berkomunikasi dengan pusat sehingga anggaran dari pusat juga minim,” imbuhnya(*)
