Oleh:
Rudi S Kamri
Mari kita menerawang logika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di tengah pandemi Covid-19 dimana Jakarta merupakan wilayah epicentrum wabah virus corona dan saat rakyat Jakarta terdampak sosial ekonomi yang parah, dia malah mementingkan pencitraan dengan membayar ‘commitment fee’ balapan mobil listrik formula E tahun 2021 sebenar Rp. 200 milyar. Logika waras mana yang hendak kita dustakan?
Menurut data yang dibongkar anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pembayaran itu sudah dilakukan Februari 2020. Padahal awal Februari lalu wabah virus corona sudah merebak di Jakarta. Dan Anies sudah membuat surat keputusan kewaspadaan Covid-19. Bahkan Anies sudah berulang-ulang mengadakan konferensi Pers yang mengatakan pandemi Covid-19 merupakan wabah berbahaya dan korban Covid-19 di Jakarta akan meledak.
Mari kita hitung andai yang senilai Rp 200 milyar itu diberikan warga Jakarta yang terdampak secara sosial ekonomi pandemi Covid-19. Dari uang sebesar itu andai diberikan per kepala keluarga (KK) Rp 600 ribu, akan bisa memberikan penghidupan lebih dari 300 ribu KK di Jakarta. Kalau diberikan paket sembako senilai Rp 150 ribu per KK uang sebesar itu bisa memberikan penghidupan lebih 1,3 juta KK di Jakarta. Tapi rupanya pertimbangan sosial ini tidak diprioritaskan oleh Anies Baswedan.
Penyelenggaraan event formula E tahun 2020 sudah dibatalkan karena menimbulkan kontroversi dan akibat adanya Covid-19. Pembatalan itu telah menimbulkan ketidakjelasan apakah uang ‘commitment fee’ yang sudah dibayarkan sebesar Rp 396 milyar akan dikembalikan atau hangus begitu saja. Tiba-tiba Februari lalu dia masih juga dengan gegabah membayar lagi Rp 200 milyar untuk event tahun 2021 yang belum jelas akan dilaksanakan atau tidak. Ini suatu tindakan bar-bar yang tidak boleh diamkan begitu saja.
Alasan harus memenuhi kontrak yang terlanjur ditandatangani sangat absurd dan tidak masuk akal. Bencana Covid-19 ini telah melanda seluruh dunia. Dan dampak sosial ekonomi pasca Covid-19 juga akan berlarut-larut bertahun- tahun yang akan datang. Dan saya yakin manajemen formula E pasti akan maklum kalau kegiatan ini dibatalkan, karena negara lain juga melakukan hal yang sama. Mengapa Gubernur DKI Jakarta tidak mau berpikir panjang? Mengapa dia bertindak seenak udelnya dalam mengelola uang rakyat? Ada apa? Atau jangan-jangan apa ada ……?
DPRD DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri kali ini harus bertindak tegas dan mengusut tuntas hal ini. Kita tidak boleh membiarkan uang rakyat dipergunakan sewenang-wenang. Di tengah situasi darurat Covid-19 dan ancaman defisit anggaran daerah DKI Jakarta yang sampai detik ini baru tercapai kurang 15%, semua sumberdaya yang ada seharusnya diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang terjadi. Bukan digunakan untuk hal-hal yang sangat tidak penting. Di sisi ini dengan jelas, Anies tidak punya ‘sense of crisis’.
Para pendukung Anies Baswedan harus sadar bahwa jagoannya telah bertindak urakan dan ngawur yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Dia terbukti tidak memihak rakyat, dia lebih memilih berpihak pada panitia balapan formula E. Dia dengan terang benderang membuktikan hanya mementingkan pencitraan dan popularitas pribadi, tidak memikirkan dan memprioritaskan kebutuhan rakyat Jakarta.
Kalau dengan kelakuan sebrutal ini, Menteri Dalam Negeri atau DPRD DKI Jakarta kecuali Fraksi PSI tutup mata, lalu apa bedanya mereka dengan Anies ???
Salam SATU Indonesia
22042020
