SIDOARJO, Beritalima.com |
Wakil ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslacah SPd MSi melaksanakan tugas penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap 1 yang diawali dari tanggal 1-8 Maret 2021. Jaring Aspirasi atau reses ini dilaksanakan di gedung DPC PKB Kepandangan, Tulangan- Sidoarjo. Kamis (4/3/2021)
Dalam kesempatan tersebut politisi PKB ini memaparkan kinerjanya selama menjadi wakil ketua DPRD provinsi Jatim. Disamping itu, Anik juga menampung berbagai keluhan masyarakat. Mulai jalan macet yang harus dibangun fly over, infrastruktur jalan yang rusak dan menimbulkan korban jiwa, hingga masalah sekolah yang tak kunjung masuk.
Menanggapi hal tersebut, sekretaris DPW PKB Jatim ini memberikan penjelasan yang rinci, termasuk bantuan-bantuan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat.
“Kalau di Tulangan konsituen banyak yang mengeluh masalah infrastruktur jalan yang rusak. Bahkan menimbulkan korban jiwa.
Yang pertama tentang jalan yang rusak tersebut sebenarnya kewenangan kabupaten-kabupaten, karena memang musim hujan dan satu lagi sekaligus saya menyerahkan kepada masyarakat, bahwa rusaknya jalan itu tidak hanya dari sisi kualitas bahan, tapi juga kaitanya dengan sistem pelaksanaan pembangunan perbaikan akses jalan,” terang Anik.
Mantan ketua komisi B ini menuturkan, kalau Pemda ingin memperbaiki akses jalan yang rusak, harusnya bersinergi dengan lembaga lain seperti PLN, PDAM, dan Telkom.
“Jangan sampai jalan sudah diperbaiki, baru beberapa bulan sudah ada lobang-lobang karena pekerjaan PLN, PDAM atau Telkom. Harusnya kan dilubangi dulu, drainase diselesaikan, baru jalan di selesaikan. Saya anggap sangat perlu untuk melakukan sinergitas ini. Keterpaduan ini penting,” sambung Anik.
“Yang kedua, perlunya keterlibatan masyarakat. Kesadaran untuk jalan jangan sampai drainase jalan sampai ditutup. Rata-rata itu kalau saya lihat masyarakat yang teras rumahnya di bawah ada drainasenya. Tetapi pas di depan rumahnya ditutup, akibatnya kan drainasenya nggak bisa jalan lancar. Kalau sudah demikian saat turun hujan maka tentu banjir. Ini akan mempercepat parahnya
masalah banjir di Sidoarjo,” tandasnya.
Selain membeberkan masalah lubang jalan yang digali oleh lintas sektoral, Anik juga menerima keluhan perihal sekolah madrasah yang dibawah wewenang Kemenag. Anik merasakan bahwa selama ini pendidikan formal yang dibawah kewenangan dinas pendidikan, mendapat banyak fasilitas yang tidak diberikan pemerintah untuk sekolah madrasah dan pondok pesantren. Karena itu, Anik memandang perlu untuk melakukan kajian-kajian kepada kemenag agar sekolah madrasah juga mendapat fasilitas yang sama dengan sekolah formal lainnya.
“Tentang kaitanya dengan sekolah madrasah, saya merasa ada diskriminasi antara sekolah yang dinaungi Depag (Departemen Agama) dan sekolah yang dinaungi Diknas. Misalnya akses anggaran kartu Indonesia pintar (KIP) itu sekolah yang ada di Diknas hampir 100% bisa mengakses, tapi yang sekolah dibawah kewenangan Depag maksimal 30%, tidak semuanya dapat KIP, termasuk jaringan internet. Hampir semuanya sekolah yang berinduk Diknas dapat, tapi kalau madrasah nggak semuanya, termasuk kita yang di provinsi. Kita kan kewenangannya SMA-SMK- MA. Tahun 2020 Depag pernah memberi, meskipun hanya 3 bulan, tapi tahun 2021 nggak lagi, alasannya gak ada anggran,” cetusnya.
“Kenapa ini dibedakan, sesungguhnya masih bisa diupayakan, misalnya melalui komite sekolah. Jadi bantuannya kepada komite sekolah untuk anak-anak yang sekolah di madrasah di bawah naungan Departemen Agama. Saya minta Depag melakukan upaya untuk membantu sekolah madrasah, karena bagaimanapun anak-anak yang sekolah di madrasah dan di pondok pesantren, nantinya juga menjadi penerus bangsa ini. Mereka akan menggantikan kita sebagai pemimpin bangsa,” pungkasnya.(yul)
