SIDOARJO, Beritalima.com|
Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Timur Anik Maslachah SPd MSi memiliki semangat dalam memacu pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut terbukti dari kesiapan Anik yang akan memfasilitasi pendampingan pelaku UMKM untuk bisa terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, hingga masuk di e-katalog penjualan online atau marketplace.
“Hasil serap aspirasi kemarin, masyarakat tertarik untuk pelatihan berwirausaha. Kita fasilitasi itu. Mulai dari pendampingan dan terdaftar di dinas koperasi dan UMKM, hingga masuk ke e-katalog. Itu kita berdasarkan tingkat penjualan online (marketplace) dua kali lipat dari penjualan konvensional,” terang Anik.
Mantan Ketua Komisi B DPRD provinsi Jatim itu yakin, bahwa dengan pelatihan dan dukungan pemasaran produk yang masif dari pemerintah, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan harus merata, semua masyarakat harus merasakan, ini ekonomi inklusif. Hal ini bisa dicapai dengan mendorong UMKM terus tumbuh,” sambungnya.
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur tersebut mengapresiasi para pengurus MWC NU Sukodono Sidoarjo karena telah membuat terobosan kegiatan Festival UMKM dan Festival Santri. Kegiatan tersebut dinilai mampu untuk memacu pertumbuhan ekonomi skala mikro di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, festival UMKM berdampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat
“Kegiatan seperti ini memiliki dampak yang luar biasa, kami mengapresiasi MWCNU. Kegiatan yang secara nyata membawa dampak terhadap pertumbuhan UMKM di tingkat kecamatan dan desa. Saat UMKM tumbuh berkembang, kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat. Ini bukti NU berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat,” lanjutnya.
Anik yang saat ini fokus pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjelaskan, bahwa festival UMKM merupakan bagian dari cara membangun pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Ekonomi inklusif adalah memberikan kesempatan yang besar kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata, mulai dari permodalan hingga soal pemasaran tanpa mempertimbangkan faktor kewilayahan. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi spesial dan eksklusif yang menghadirkan kesenjangan di tengah masyarakat.(Yul)
