SIDOARJO, Beritalima.com|
Wakil ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslacah SPd MSi mengatakan, pihaknya mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat saat melaksanakan penyerapan aspirasi di dua tempat, yakni di wilayah Tulangan dan Tanggulangin Sidoarjo. Penyerapan aspirasi masyarakat atau reses ke tiga ini, diikuti oleh seluruh anggota DPRD provinsi Jatim, dan berlangsung mulai tanggal 29 Oktober hingga 5 November 2021.
Menurut Anik, permasalahan yang timbul ini, membutuhkan penyelesaian yang tuntas. Menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelesaikannya.
“Satu masukannya yang dari beberapa tempat itu adalah, tentang nasib dan masa depan para guru, ketika SMA SMK masuk dalam kewenangan provinsi. Mereka lebih merana, termasuk karena BPUPKI mulai TK dan SMA SMK ini dikurangi, dari 12 bulan menjadi 9 bulan. Ini juga menjadi persoalan lebih tragis lagi, karena mereka hanya sekali mendapatkan afirmasi anggaran provinsi, yaitu anggaran tahun 2020 saja, itupun hanya 3 bulan keluar, sehingga para guru yang sekolahnya dalam kewenangan provinsi menanyakan dimana implementasi dari program TisTas,” tandas politisi PKB ini.
“Yang kedua, yang diperlukan oleh masyarakat petani kaitannya dengan tata niaga yang masih carut-marut dirasakan masyarakat. Ketika panen raya harga justru anjlok, sementara disaat musim paceklik harga melambung. Jadi saya berharap pemerintah memberikan perhatian tentang tataniaga ini. Persoalan ini harus diselesaikan, termasuk pemberian benih. Sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun sudah tidak ada lagi swasembada pangan, lumbung pangan, padahal kaitanya dengan potensi hasil itu kan benih harus unggul,” terang sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Anik menyebutkan, karena intervensi pemerintah, sudah puluhan tahun ini tidak ada swasembada pangan. Yang ada kan hasil panen, kemudian dibudidayakan, hasil panen budidaya kan lama kelamaan kualitas-kualitas produksinya kurang bagus.
“Ini perlu ada, jadi masalah yang menyangkut pertanian itu mulai dari tataniaga. Bagaimana kestabilan harga ketika panen raya jangan sampai terlalu anjlok, dan ketika musim paceklik jangan sampai melambung. Ini yang diminta oleh sebagian besar masyarakat, penyelesaian tataniaga dan afirmasi dalam bentuk anggaran, termasuk pemberian bibit unggul,” sambung wanita cantik berhijab ini.
Mantan ketua fraksi PKB DPRD provinsi Jatim ini menambahkan, yang ketiga
adalah masalah yang dihadapi oleh UMKM. Karena Sidoarjo ini daerah yang menjadi salah satu kabupaten kota berbasis web. UMKM mengajukan permohonan untuk sarana prasarana alat teknologi yang lebih kompetibel.
“Satu diantaranya yang di pengrajin kulit Tanggulangin. Kebetulan tadi saya sembari jalan, saya mencoba untuk mengunjungi salah satu kerajinan kulit Tanggulangin yang sudah me-nasional. Mereka mengeluhkan masih kurangnya berbagai peralatan canggih, terutama untuk alat-alat memotong kulit. Saat ini para pengrajin kulit memotong menggunakan alat tradisional, disamping hasilnya kurang maksimal, juga kurang cepat. Sementara
di Jepang sudah menggunakan teknologi canggih yang hasilnya lebih cepat dan bagus. Para pengrajin minta pemerintah bisa memberikan fasilitas seperti yang dimiliki oleh Jepang, sehingga produktivitasnya itu bisa cepat dan banyak dengan kualitas bagus,” pungkasnya.(Yul)
