SURABAYA, Beritalima.com |
Wakil Ketua DPRD provinsi Jatim Anik Maslachah menanggapi keluhan masyarakat terkait perlakuan PLN yang dianggap kian mengecewakan. Ditemui di ruang kerjanya, wanita cantik ini mengungkapkan kekecewaannya.
Keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah PLN, Perusahaan BUMN yang memberikan subsidi kepada pelanggan yang menggunakan listrik 450 V gratis, dan bayar 50 % untuk pelanggan 900 V. Keputusan tersebut diambil untuk membantu masyarakat yang terdampak karena adanya peraturan Social distancing akibat Pandemi Covid 19.
“Pernyataanku pertama harusnya pemerintah menjelaskan pengurangan pulsa atau token listrik beli 100 menjadi 60 itu harusnya disosialisasikan pada masyarakat. Juga tagihan listrik pada pelanggan pasca bayar yang naik dua kali lipat itu, Apakah itu termasuk program subsidi silang untuk yang di bawah 900V bayar 50%, sedangkan 450V gratis. Apakah dari ini anggaran diambil? “cecar Anik berapi-api.
“Harusnya disosialisasikan, karena belum tentu juga bahwa pengguna 1300V itu tidak terdampak. Saya meyakini pengguna 1300V itu juga tak kalah banyaknya menjadi terdampak akibat kebijakan Social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah, “sambung Anik.
“Kalau itu memang benar adalah subsidi silang, ini harus merevisi UU kebijakan. ini ndak fair. Harusnya kalau memang memberikan subsidi diambilkan dari dana yang lainnya, tidak kemudian memotong begitu saja jatah pelanggan lain yang menggunakan listrik 1.300V keatas. Tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, ini kan akhirnya merugikan masyarakat. Maunya membantu menyelesaikan masalah, tetapi membuatkan lubang masalah yang baru kepada yang 1.300V keatas, “tandas Anik.
Anik menegaskan, bahwa
sekali lagi belum tentu yang pengguna 1300V tidak terdampak. Dan belum tentu pasti berkecukupan ekonominya. “Saya meyakini lebih banyak mereka yang terdampak dari pada yang tidak. Solusinya harus mereviu. Kalau itu harus dijelaskan pada masyarakat. Memang itu bentuknya subsidi silang, ya harus mereviu. Kenapa kok PLN jadi kayak gitu,”tegas Anik.
Anik terheran-heran. Bagaimana perusahaan BUMN yang monopoli melakukan tindakan seperti itu. Awalnya
itu loh jadi kok tambah berkurang berkurang berkurang berkurang. Alasannya kalau korupsi jelas ada uangnya, tapi kalau korupsi PLN dengan pulsa token ya itu yang menjadi pertanyaan besar.
“Kalau ingin melakukan subsidi silang bukan begitu itu sistem marketnya. Sistem market begini nih yang membohongi masyarakat. Tahunya masyarakat beli pulsa token 100 seharusnya dapat 100 dong. Sama halnya dengan pulsa handphone kan begitu beli 100 dapat 100, manajemen begini ndak bisa diteruskan. Karena kalau memang itu keberadaannya berarti kan pembohongan publik,” tukas Anik.
“Kalau toh kondisi seperti ini bisa juga dikatagorikan korupsi terselubung. Kalau itu memang sengaja dibuat gitu karena alokasinya untuk pembebasan 450 tadi dapat juga, karena tidak ada sosialisasi. Dan saya yakin pengguna 1300 itu juga nggak ekonomi tengah atas semuanya,” pungkasnya. (yul)
