JAKARTA, Beritalima.com– Negara dikatakan maju jika punya 14 persen pengusaha atau enterpreneur dibandingkan dengan rasio penduduknya. Posisi Indonesia di antara negara ASEAN masih di bawah dibandingkan dengan Malaysia 4,74 persen, Singapura (8,76), Thailand (4,26) dan Indonesia (3,47).
Itu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati dalam acara grand launching Koperasi Sinergi Wirausaha Jakarta (KSWJ) dan Rumah Tangguh Berdaya (RTB)) Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi (BPJE) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Timur secara virtual akhir pekan kemarin.
Anis yang Ketua DPP PKS bidang Ekonomi&Keuangan mengapresiasi kegiatan ini. Sungguh upaya yang sangat luar biasa dari BPJE DPD PKS Jakarta Timur untuk meluncurkan KSWJ dan RTB merupakan langkah maju yang perlu diapresiasi dan didorong, bukan saja untuk Jakarta Timur tetapi merupakan kontribusi untuk Indonesia.
“Saya kira upaya ini tidak saja kita persembahkan untuk Jakarta Timur tetapi juga untuk Indonesia, Indonesia maju yang menjadi visi negara kita ke depan,” ujar Anis.
Mengenai UMKM, Anis mengatakan, Indonesia Kementerian Koperasi dan UMKM. Dari sisi perekonomian nasional, Usaha Mikro Kecil Menengah menyumbang 99,9 persen dan menyerap lebih dari 70 persen tenaga kerja. Sebetulnya pondasi ekonomi Indonesia ditopang 99,9 persen dari UMKM, hanya 0,001 persen dari usaha besar.
Karena itu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya lebih mendorong lagi agar UMKM bangkit. Indonesia UMKM ada sekitar 64,2 juta unit. Namun, yang bergabung dengan marketplace atau pasar digital hanya sekitar 10 juta.
“Masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dari UMKM dan jika kita ingin Jakarta Timur maju, dibutuhkan 14 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 408.242 penduduk Jakarta Timur yang menjadi pengusaha,“ kata wakil rakyat bidang Keuangan, Perbankan dan Pembangunan ini.
Ini menjadi program kerja luar biasa untuk PKS Jakarta Timur, karena menurut Anis, konsep dari BPJE. KSWJ dan konsep RTB ini sangat potensial untuk bisa menjadikan 408.242 masyarakat Jakarta Timur sebagai pengusaha. Namun, tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi dengan berbagai stakeholder UMKM.
“Bantuan untuk UMKM tidak cukup hanya permodalan atau hanya sarana prasarana tetapi harus ada pendampingan, pengawalan sampai kepada pemasaran, sehingga UMKM bisa naik kelas,” kata Doktor Ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini,.
Permasalahan UMKM selain pemasaran dan permodalan adalah tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Artinya, masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses permodalan perbankan. Salah satu yang bisa dilakukan KSWJ dan RTB dalam membantu agar UMKM bisa mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah.
Anis memandang, meski banyak stakeholder UMKM tetapi belum ada sinergi dan kolaborasi yang membuat UMKM dapat menjadi sesuatu yang bisa dibesarkan bersama. “Karena itu stakeholder tidak bisa bergerak sendiri, harus berkolaborasi melalui kemitraan,” saran Anis.
Pemerintah juga menganggarkan bantuan untuk UMKM dari program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), tetapi Anis melihat masih banyak UMKM yang belum mendapatkan bantuan PC-PEN, padahal dananya Rp. 41,73 trilyun. (akhir)
