JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior sekaligus ekonom Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati mendorong Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan insentif fiskal kepada Bank Syaiah Indonesia (BSI).
Soalnya, ungkap Anis saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Direksi BSI di Jakarta pekan lalu, pada dasarnya sistem ekonomi syariah terintegrasi antara satu dengan yang lain. Lembaga keuangan syari’ah terintegrasi dengan sektor riil dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah.
Karena itu, kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, lembaga keuangan syariah perlu berbenah diri untuk mewujudkan lembaga yang terintegrasi antara Industri Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta Lembaga Sosial Keagamaan seperti Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf.
“Saya yakin dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki BSI saat ini, BSI bisa menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan gagasan sistem keuangan syariah yang terintegrasi sehingga BSI pioneer tumbuhnya ekosistem keuangan Syariah yang terintegrasi. Menjadi bank syariah terbesar tentu memiliki tugas yang lebih besar,” ujar Anis.
Ketua bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini menyinggung tentang sistem digital yang menurutnya menjadi salah satu titik lemah perbankan syariah nasional. Pemanfaatan teknologi informasi (IT) di bank Syariah terkesan lambat sehingga jauh tertinggal dari bank konvensional.
“Kita memaklumi ini karena sistem IT lembaga keuangan membutuhkan investasi dan dana yang sangat besar. BSI perlu meningkatkan sistem IT ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya,” kata Anis.
Dengan memanfaatan system IT, Anis berharap BSI dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya dapat tumbuh dan berkembang bersama dalam meningkatkan layanan dan memperluas segmentasi pasar. Sebab itu diingatkan, faktor pembeda bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah pelaksanaan maqoshidus syariah.
Maqoshidus syariah merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan syariah, dimana semua aktivitas kehidupan termasuk perbankan harus sesuai prosedur prinsip syariah. BSI telah melaksanakannya dari sisi penampilan kantor, pakaian karyawan dan berbagai tampilan fisik yang mencerminkan Maqoshidus Syariah.
Anis berharap maqashidus syariah dapat diterapkan di keseluruhan operasional Bank Syariah. “Maqoshidus Syariah harus menjadi satu indikator keberhasilan BSI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga keberadaan BSI bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat, bangsa dan negara,” tegas Anis.
Anis menghimbau Jokowi agar insentif perpajakan dari pemerintah untuk BSI tidak disamakan dengan bank konvensional. Selama ini, dalam hal perpajakan, perbankan syariah dan perbankan konvensional mendapat perlakuan sama. Padahal, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya.
Anis menilai dengan adanya insentif fiscal khusus, besar kemungkinan akan membuat BSI bisa lebih efisien dan kompetitif. “Kalau BSI bisa mendapatkan insentif fiskal, kita berharap ada peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan bank Syariah. Jadi treatment antara perbankan konvensional dan perbankan Syariah tidak bisa sama. Perlu ada penambahan insentif fiscal,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
