JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati merespon positif kehadiran Komite Wilayah Dewan Usaha Kecil Menengah (UKM) DKI Jakarta yang memperjuangkan nasib pelaku UKM dalam sepak terjang organisasinya.
Saat ini Komite Wilayah Dewan UKM DKI Jakarta. Komite ini merupakan pegiat, pelaku dan pemerhati UKM di ibukota. Lembaga nirlaba tersebut menaungi 3.000 anggota UKM binaan, terdiri dari 200 usaha menengah, 700 usaha kecil dan 2.000 usaha mikro dan ultra mikro.
Ya, seperti diketahui, Anis bersilaturahim dengan para pengurus dan anggota Dewan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) DKI Jakarta di Kafe Noni Balai Kota Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Anis berbincang-bincang dengan anggota dan pengurus Dewan UKM Komite Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Silaturahim diawali dengan paparan Ketua Umum Dewan UKM DKI Imlahyudin tentang visi, misi dan program Komite Wilayah Dewan UKM Provinsi DKI Jakarta 2021-2022.
Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabiliras Keuangan Negara (BAKN) mengatakan adanya persamaan misi antara Dewan UKM DKI Jakarta dengan dirinya, yaitu sama-sama memperjuangkan UKM. Anis bahkan menceritakan, dia juga sedang membina sejumlah UMKM di Jakarta Timur.
Dalam kesempatan itu Anis memaparkan data Kementrian Koperasi dan UKM tentang jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2jt, dimana jumlah itu 99,99 persen merupakan unit usaha yang selama ini menopang perekonomian Indonesia.
Anis mengungkapkan keprihatinannya karena dari 64,2juta UMKM itu, hanya sekitar 8 juta yang sudah digital. Dia ingin agar pengusaha ultra mikro seperti ibu-ibu rumahtangga yang unbankable (tidak mampu memenuhi persyaratan bank) ini dapat diperjuangkan peningkatan usahanya.
Anis berharap ada hal-hal yang dapat dikerjasamakan sesuai dengan fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Terlebih serapan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM cukup besar.
Dalam silaturahim itu perbincangan berlanjut dengan penyampaian berbagai permasalahan UKM yang diajukan para hadirin seputar permasalahan kesulitan pengajuan kredit bank oleh UKM, kompetisi tempat usaha yang kurang sehat dan cenderung mematikan pasar UKM, terlebih karena efek pandemi.
Dalam hal kredit bank, Anis yang juga menjabat Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya bank-bank pemerintah yang menjadi mitra Komisi XI selalu memiliki program kredit untuk UMKM, sehingga seharusnya penyaluran kredit untuk UMKM dapat lebih mudah.
Terkait dengan proteksi UMKM dari kompetitor serta pengawasan, perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan UMKM, menurut Anis, hal tersebut seharusnya menjadi tugas Kemetrian Koperasi dan UKM yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. (akhir)
