JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga ekonom, Dr Hj Anis Byarwati menyarankan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengandeng koperasi dan pelaku Usama Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak wabah pandemi virus Corona (Covid-19) dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dikatakan anggota Komisi XI DPR RI membidangi Perbankan, keuangan dan pembangunan tersebut kepada Beritalima.com, Jumat (27/11) sore, program PEN yang digulirkan Pemerintahan Jokowi baru terserap Rp 92,6 triliun atau 75 persen dari pagu Rp 123,46 triliun.
“Meski tercatat sebagai serapan tertinggi kedua setelah kesehatan, tapi jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia, stimulus ini masih bisa dimaksimalkan,” kata Anis merespon data Dirjen Pajak yang menyebutkan per Juli 2020, tercatat 84,20 persen pengusaha UMK mengalami penurunan pendapatan karena dampak Covid-19.
Sedangkan pada saat yang sama, para pelaku UMK belum tersentuh oleh layanan perbankan sehingga mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan rentenir atau kreditur berbunga tinggi.
Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit. Karena itu, untuk memaksimalkan serapan dalam satu bulan terakhir ini, Pemerintah perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM.
“Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, pemerintah bisa menggandeng koperasi selain bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan, untuk menghindari dana UMKM tidak tersalurkan tepat sasaran, pengawasan harus ditingkatkan khususnya daerah.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga April 2020 ada 10 juta UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. Ini hanya 15,6 persen dari total UMKM. Selama ini, pemerintah menyalurkan bantuan kepada UMKM melalui bank. Padahal, banyak UMKM utamanya level mikro yang tidak terjangkau bank (unbankable).
Sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, baik dari dari perbankan maupun Lembaga keuangan lain. Hal ini karena program restrukturisasi kredit UMKM tidak membantu sebagian besar UMKM di Indonesia.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Ekonomi&Keuangan ini juga mengingatkan agar pemerintahan Jokowi memikirkan kebijakan tambahan untuk membantu UMKM.
“Pemerintah perlu memastikan 1545 BPR/BPRS dan koperasi mendapat akses yang adil dalam program restrukturisasi. Beban tekanan likuiditasi dan risiko kredit juga lebih besar di BPR/BPRS, sehingga penting untuk memastikan bagaimana mereka dapat menjangkau penempatan dana pemerintah pada bank-bank peserta untuk program restrukturisasi,” demikian Dr Hj Anis Nyarwati. (akhir)
