BOJONEGORO, BeritaLima.com – Festival HAM (Hak Azasi Manusia) yang digelar hari ini, Rabu (30/11/16) dengan berbagai kegiatan oleh Pemeribtaj Kabupaten Bojonegoro, ternyata mendapatkan catatan tersendiri oleh salah satu akadimisi, salahbsatunya adalah soal Anggaran Daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pemerintah Kabupaten Bojonegoro benar-benar konsisten menjalankan komitmenya sebagai kabupaten ramah HAM. Implementasi kebijakan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia akan dapat berjalan secara maksimal dan tidak hanya menjadi “macan kertas” apabila alokasi anggaran daerah Bojonegoro juga ramah HAM.
Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada APBD perubahan tahun 2016 ini diproyeksikan sebesar Rp3.349.994.491.638 dengan pertumbuhan 12,3 persen, sementara dalan KUA PPAS pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp3.269.171.689.938 atau turun 2,4 persen.
“Dari jumlah anggaran tersebut, berdasarkan analisis lembaga kajian anggaran daerah oleh Unigoro, APBD Bojonegoro belum bisa dikatakan ramah HAM,” kata ketua tim kajian APBD Bojonegoro, Miftahul Huda dalam siaran pers nya.
Argumentasi tersebut dilandasi oleh kajian pendapatan asli daerah ( PAD) Kabupaten Bojonegoro dan kajian belanja daerah Kabupaten Bojonegoro.
“Orang sakit masih menjadi penyumbang terbesar. Sumber utamanya dari BLUD (RSUD Bojonegoro). Selain BLUD, restribusi pelayanan kesehatan juga memberi sumbangan besar pada pendapatan retribusi daerah tahun 2016,” ungkapnya.
Lebih lanjut diterangkan, kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah sebagai perwujudan implementasi HAM.
“Orang sakit seharusnya tidak dibebani menjadi sumber terbesar PAD Bojonegoro. Sektor pajak dan BUMD yang mustinya ditingkatkan untuk menyumbang pendapatan daerah baik melalui intensifitas maupun eksentifitas pajak serta perbaikan manajemen BUMD,” jelasnya.
Kemudian, belanja daerah yang terkait dengan indikator Kabupaten ramah HAM secara umum juga masih rendah.
“Dari 18 indikator kabupaten ramah HAM perspektif APBD, Bojonegoro belum mencapai itu semua, misalnya alokasi belanja kesetaraan gender dan perempuan Kabupaten Bojonegorio belum responsif gender, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan akses, ruang partisipasi kontrol dan menjadi penerima manfaat dari anggaran dan proses penganggaran daerah. Alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kesetaraan gender dan pemenuhan masih cukup kecil,” bebernya saat ditemui usai acara seminar yang bertajuk ‘Bojonegoro Ramah HAM dalam Perspektif HAM’ di kampus Unigoro.
Ia mencatat, pengalokasianya hanya pada pelayanan jaminan persalinan saja, yakni sebesar Rp2.604.910.000 pada tahun 2016. Dan diproyeksikan turun pada KUA PPAS 2017 tinggal Rp1.479.825.000. (Wan/Sas).
