beritalima.com | Kabar baik dari proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Sudan mendapatkan apresiasi dari Senator RI asal Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Menurutnya, dalam waktu yang sangat singkat, Pemerintah Indonesia bersama Tim Evakuasi, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berhasil memulangkan WNI yang tengah berada dalam situasi peperangan di Sudan.
“Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang berada di Sudan sudah tiba di Jakarta. Kita patut bersyukur atas kabar baik ini. Seluruh tim yang telah bekerja keras, seperti Kemenlu dan TNI, patut kita beri apresiasi yang tinggi. Waktunya sangat singkat tetapi mampu mengangkut dan menjamin keselamatan WNI yang jumlahnya hampir seribu. Ini menunjukkan profesionalisme pemerintah kita dalam merencanakan, mengelola, dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik, serta eksekusi lapangan yang baik oleh TNI. Namun demikian, Pemerintah masih punya PR,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut melalui keterangan tertulis pada Senin (01/05) pagi.
Gus Hilmy menegaskan bahwa Pemerintah masih memiliki kewajiban selanjutnya. Di antaranya adalah tuntutan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Sudan.
“PR Pemerintah selanjutnya adalah aktif dalam mewujudkan perdamaian. Ini amanat konstitusi kita untuk menjaga perdamaian dunia. Kita tidak boleh abai, terlebih kita memiliki hubungan yang baik dengan Sudan,” kata anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.
Selain itu, menurut pria yang juga alumni Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan tersebut, PR selanjutnya adalah Pemerintah harus ikut memikirkan bagaimana mengevakuasi kelanjutan pendidikan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, termasuk kepada anggota keluarga mereka.
“Bagaimana mereka yang sudah hampir selesai S1 atau S2-nya diberi kesempatan melanjutkan pendidikannya di sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kemenlu dan Kemendikbud perlu mengkoordinasikan keberadaan dan keberlanjutan studi serta memudahkan program akselerasi agar dapat terserap di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi-perguruan tinggi,” kata anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.
Di sisi lain, Gus Hilmy juga mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memberi mereka insentif modal agar bisa kembali membuka usahanya.
“Skema UMKM mungkin bisa diberikan. Tidak semua yang bekerja di luar negeri adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Bahkan mungkin banyak yang sebaliknya. Untuk itu, Kemenaker dan pemda perlu berkoordinasi,” ujar Gus Hilmy.
Lebih lanjut, Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang juga membantu pemulangan para WNI tersebut dari penampungan setelah tiba di Indonesia sampai ke daerahnya.
“Terima kasih juga patut kita sampaikan kepada kepala daerah yang bersedia menjemput warganya hingga sampai ke kampung halamannya. Seperti Gubernur Khofifah di Jawa Timur, menjemput dan menyambut warganya. Juga beberapa daerah lain, seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan beberapa daerah lainnya. Ini bentuk kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang bisa dilanjutkan untuk menuntaskan PR-PR selanjutnya,” ujar Gus Hilmy.
“PR pemerintah selanjutnya adalah bagaimana kelanjutan mereka ke depan? Bagi yang di Sudan sudah bekerja, apakah di sini dibiarkan menganggur? Juga termasuk yang dalam masa studi. Ini harus benar-benar dipikirkan oleh Pemerintah. Sementara peperangan itu tidak tentu kapan selesainya dan belum tentu mereka akan bisa kembali lagi,”
Dari proses evakuasi, menurut Gus Hilmy evakuasi bertahap menjadi perencanaan terbaik. Tahap pertama 385 orang, tahap kedua 363 orang, dan terakhir 154 orang.
“Memang harus bertahap, dan itu perencanaan yang terbaik. Tidak mudah mengumpulkan orang sebanyak itu dan apalagi mereka tinggal di beberapa kota. Itu pun masih ada yang menolak,” kata anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.
Meski sempat menyayangkan beberapa WNI yang menolak dievakuasi, Gus Hilmy mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan keselamatan mereka. Data dari Kemenlu, dari 1209 WNI di negara dua nil, 937 orang berhasil dikontak dan tercatat di KBRI Khartoum. Sebanyak 25 WNI menolak dievakuasi karena alasan keluarga dan sisanya sudah tidak berada di Sudan karena mudik atau sedang umroh di Arab Saudi.
Lebih lanjut, Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang juga membantu pemulangan WNI tersebut dari penampungan setelah tiba di Indonesia sampai ke daerahnya.
“Terima kasih juga patut kita sampaikan kepada kepala daerah yang bersedia menjemput warganya hingga sampai ke kampung halamannya. Ini bentuk kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Gus Hilmy.
Selain itu, Gus Hilmy menyatakan bahwa evakuasi ini bukan perjalanan terakhir WNI di Sudan. Setelah perdamaian terwujud, masih ada kesempatan untuk melanjutkan cita-cita ataupun harapan yang tertunda.
“Meski saat ini pulang ke Indonesia, bukan berarti ini perjalanan terakhir dari Sudan. Kita berdoa bersama agar perang saudara ini lekas selesai dan saudara-saudara kita bisa kembali bekerja maupun mewujudkan mimpinya di sana,” pungkas Gus Hilmy.
