JAKARTA, Beritalima.com– Sebulan terakhir berita media massa tentang MPR RI lebih banyak kepada persoalan rebutan posisi Ketua MPR RI. Bahkan ada TV swasta yang memberitakannya dua hari berturut-turut.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Empat Pilar MPR di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8) petang. Tampil selaku pembicara dalam diskusi bertema ‘MPR Rumah Kebangsaan’ itu Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Arwani Thomafi dan Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte.
“Ya, sebulan terakhir ini, isu tentang MPR begitu seksi. Saya bahkan melihat di TV, luar biasa menyampaikan isu tentang MPR RI. Hanya saja, isinya lebih kepada isu politik,” kata politisi partai berlambang Ka’bah dari Dapil Jawa Tengah tersebut.
Kalau berkeinginan menjadikan MPR sebagai rumah kebangsaan, kata Arwani, politiknya jangan rebutan kursi pimpinan MPR RI karena itu tidak beda jauh dibanding 2014. Harusnya MPR jauh dari bagi-bagi kekuasaan,” kata aki-laki kelahiran, Rembang, Jawa Tengah, 21 Nopember 1975 tersebut.
Memang, kata dia, MPR RI ke depan diharapkan jauh persoalan-persoalan politik dan lebih banyak berbicara tentang soal kerakyatan. Masalah politik cukup di bahas di lembaga sebelah, yakni DPR RI karena itu memang tempatnya, termasuk bagi-bagi kekuasaan.
Dari pembicaraan itu semua, kata dia, tidak ada substansi yang diharapkan. Bahkan nilai yang muncul malah penambahan pimpinan MPR RI atau mengakomodasi kekuatan politik tertentu untuk bisa eksis sehingga MPR RI sepertinya bersaing dengan DPR.
“Jadi, yang harus dipikirkan bagaiman MPR RI itu benar-benar bisa menjadi rumah rakyat. Rumah kita semua atau Rumah Kebangsaan. Istilah rumah kebangsaan ini memang tak kita temukan dalam konstitusi atau aturan yang mendasari kelembagaan MPR itu,” kata dia.
Dikatakan, pasca reformasi MPR telah melakukan tugasnya di dalam arus besar yakni melakukan amandemen. “Sejak 2004 sampai sekarang harusnya diisi dengan diisi dengan hasil kerja amandemen, bukan rebutan kursi pimpinan MPR.”
Tentang siapa sosok yang pantas untuk melaksanakan hasil kerja dari amandemen itu, Arwani mengatakan, kita membutuhkan tokoh seperti Taufik Kiemas. “Beliau terpilih sebagai Ketua MPR RI secara aklamasi. Padahal, PDIP waktu itu bukanlah partai pemenang pemilu.”
Namun, Arwani melihat bahwa ini bukan karena kesalahan MPR. Tidak ada pula hal mendasar, karena tugas MPR RI sejak amandemen dilakukan terbatas, tidak seperti masa sebelum reformasi. “MPR itu tidak lagi bertugas menurunkan presiden. Kalaupun bisa, itu sulit sekali. Kita inginnya, MPR RI ke depan itu adalah Rumah Kebangsaan,” demikian Arwani Thomafi. (akhir)
