JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPR RI bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Azis Syamsuddin mendukung sepenuhnya langkah-langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam mengusut disinformasi isu Papua Barat.
Sebelumnya, Kemenlu RI telah melakukan protes melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia terkait pembiaraan Pemerintah Inggris terhadap Benny Wenda dalam penyebaran disinformasi tentang Papua Barat 4 Desember lalu.
“Saya sepenuhnya mendukung langkah Kemenlu dalam penggunaan segala instrumen diplomasi dalam menjaga hartat dan martabat NKRI. Segala bentuk disinformasi dan fitnah harus dihentikan. Saya harapkan pemerintah Inggris segera menindak tegas terhadap oknum Benny Wenda” tegas Azis Syamsuddin
Dubes Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins berjanji menindak lanjuti dan menegaskan, pemerintah Inggris sepenuhnya mengakui kedaultan Indonesia secara utuh. “Saya apresiasi sikap tegas Owen. Komitmen persahabatan bilateral antar kedua negara perlu ditindaklanjuti sesuai dengan permintaan nota diplomatik kita. Kita harapkan adanya action yang konkrit dari pemerintah Inggris terkait disinformasi ini,” kata Azis.
Politisi Partai Golkar mendesak agar langkah tegas Kemenlu ini konsisten dan juga di tegaskan kepada negara-negara lain melalui forum formal maupun informal. “Sebagai konsekuensi hubungan internasional, dunia perlu diinformasikan kebenaran sesungguhnya. Silakan optimalkan segala instrumen diplomasi serta hak jawab melalui berbagai media. Saya pribadi dan selaku Pimpinan DPR juga siap dalam hal ini,” lanjut Azis.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Lampung ini menegaskan, Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat dalam berbagai sektor kehidupan. Papua Barat adalah propinsi yang tidak terpisahkan dari NKRI.
“Pemerintah terus menaruh perhatian khusus terhadap Papua dan Papua Barat. Bagi yang tidak paham, coba perhatikan pembangun di tanah Papua terus mengingkat. Kehidupan terus membaik. Saya juga mengajak kaum intelektual mempromosikan hal-hal positif dari pembangunan di Papua dan Papua Barat,” demikian Azis Syamsuddin. (akhir)
