JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu mampu meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan ketat.
Karena itu, KPU wajib menindak tegas Pasangan Calon (Paslon) yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baik saat melakukan sosialisasi maupun pemilihan di tempat pemungutan suara nantinya.
“Pendaftaran calon di berbagai wilayah kemarin jadi bukti penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat KPU tidak di indahkan pasangan calon dan masyarakat. Pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak di terapkan dengan sungguh-sungguh” kata Azis di Jakarta, Selasa (15/9).
Politisi senior Partai Golkar itu meminta agar seluruh pasangan calon dapat menjalankan aturan KPU maupun Pemerintah Pusat dan Daerah yang wajib diimplimentasikan dengan sungguh-sungguh di setiap daerah yang menggelar Pilkada Serentak. “Jangan sampai Pesta Demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran Covid 19 dari Pilkada serentak.”
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung ini meminta agar KPU dapat memetakan daerah yang memiliki Zona Hitam, Merah, Kuning dan Hijau secara baik dalam pilkada serentak sehingga antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat di butuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pemungutan suara. “Harus ada pengawasan ketat dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri di lokasi sosialisasi maupun pemungutan suara nantinya,” ungkap dia.
Dikatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak pada masa pandemi perlu di manfaatkan menjadi ajang peningkatan disiplin masyarakat maupun peserta Pilkada. Keberhasilan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik nantinya. “Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan,” kata Aziz.
Singapura berhasil melaksanakan pemilihan umum di masa Pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meski skala Pemilu di Singapura bersifat makro, tetapi dapat menjadi contoh di Indonesia untuk di selengarakan secara mikro. “Kita harus buktikan bahwa kita bisa melaksanakan hal itu juga kepada singapore dan negara belahan dunia lainnya,” demikian Aziz Syamsuddin. (akhir)
