JAKARTA, Beritalima.com– Komisi II DPR RI bakal membahas lebih dalam rapat internal anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk 2019, 17-19 September mendatang.
Rapat Komisi II DPR RI dengan KPU Pusat dan Bawaslu di ruang Komisi II DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, menyepakati Pagu Anggaran KPU Rp18,1 triliun dan Bawaslu Rp8,6 triliun.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, ada dinamika dalam penganggaran di KPU di awal ada pagu indikatif sekitar Rp15 triliun lalu ketika pembahasannya ada usulan sekitar Rp2,4 triliun dan sudah disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Terkait Pagu Anggaran KPU 2019, Komisi II DPR akan membahasnya secara mendalam pada rapat-rapat selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN 2019,” kata wakil rakyat dari Dapil Provisi Jawa Barat VIII ini.
Dijelaskan Herman, Komisi II DPR menyepakati Pagu Anggaran 2019 KPU Rp18,1 triliun itu digunakan untuk pos program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 14,5 triliun dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik Rp 3.5 triliun.
“Kalau dari usulan KPU awal, jumlah ini sudah jauh berkurang karena dulu perspektif menghitung anggaran Pilpres 2019 adalah dua putaran. Jadi memangkas Rp14 triliun lebih untuk Pilpres 2019,” ungkap laki-laki kelahiran Kuningan, Jawa Barat 4 Mei 1969 tersebut.
Selain itu terkait Pagu Anggaran Bawaslu RI, menurut Herman, Komisi II DPR menyepakati Rp 8,6 triliun yang tercakup untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 240,7 miliar, program pengawasan penyelenggaraan pemilu Rp 8,3 triliun.
Dikatakan, Bawaslu juga mengajukan penambahan anggaran Rp 1,7 triliun dan Komisi II DPR menyetujuinya sehingga akan meminta Badan Anggaran DPR untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.
“Dari penetapan awal pagu indikatif masuk pagu definitif ada penambahan Rp 1,7 triliun dan tentu dinamika disesuaikan jumlah DPT dan pengurangan pemilih di tiap TPS sehingga berdampak pada jumlah TPS,” demikian Herman Khaeron. (akhir)
