PAMEKASAN, Beritalima.com|Pasca aksi demontrasi soal dugaan korupsi dana hiba pokmas dan jual beli proyek di kantor UPT Bina Marga Provinsi yang berlokasi di Jalan Stadion, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pada hari Kamis(09/02/2023, siang.
Sebelumnya mereka aktivis Pamekasan menyuarakan soal dugaan korupsi dana hibah pokmas dan jual beli proyek. Persoalan tersebut ketika aksi berlangsung terkesan mendapatkan tanggapan dingin dari pihak UPT Bina Marga tersebut selaku fungsi pengawasan.
Hal itu membuat para korlap aksi kecewa dengan hasil keputusan pihak UPT, hingga persoalan itu berlangsung panas dan akan di bawah ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) pusat.
“Ketika kami aksi kemaren kesannya pihak UPT Bina Marga lepas tangan sebagai fungsi pengawas pokmas. Malah lucunya lagi mereka bilang bahwa fungsi pengawasan adalah pada tanggungjawab penuh pihak kepala Desa,”ucap Abdus Salam Marhaen kepada Beritalima.com saat ditemui di warung kopi yang ada di wilayah kota Pamekasan. Sabtu(11/02/2023), siang.
Menurut Marhaen sapaan akrabnya menilai bahwa pihak UPT Bina Marga juga menjadi bagian keikutsertaan untuk memuluskan kejahatan korupsi.
“Kami kecewa dan setelah ini kami akan mendatangi KPK menindaklanjuti aksi kemaren. Karena kami sudah punya catatan nama-nama koordinator pokmas 4 orang yang ada di Kabupaten Pamekasan,”tandasnya.
Bukan hanya itu saja bahkan kata salah satu korlap aksi Suja’i menegaskan, juga akan melampirkan berkas lengkap beserta temuan-temuannya. Diantaranya kegiatan pokmas yang dikerjakan di daerah Desa Candi Burung, Desa Toket, Desa Poto’an Laok dan di Desa Plakpak.
“Ini nanti kami bawa ke KPK. Agar KPK segera mengusut tuntas soal dugaan Korupsi Dana Hiba yang ada di Kabupaten Pamekasan,”jelasnya di tempat yang sama.
“Hal ini jelas sudah diutarakan oleh Matur Husyairi selaku anggota Banggar DPRD Jatim kemaren waktu kunjungannya di salah satu Universitas di pamekasan, bahwa Dana Hibah itu yang turun ke Madura kurang lebih 7-800 Milliar setiap tahunnya,”ujarnya.
Diterangkan untuk nama-nama koordinator yang akan dilaporkan berdasarkan temuan pihak aksi tersebut. Marhaen dan Suja’e langsung menerangkan dengan inisial HM, FS/ RT, FR, dan TA.
“Nama-nama inisial terduga ini kami tegaskan secepatnya akan kami laporkan ke KPK. Lengkap dengan bukti-buktinya temuan kami di lapangan. Kami tidak akan pandang bulu dan tidak akan gentar mengawal kasus persoalan korupsi sampai tuntas,”tegasnya.
Sementara itu ketika para pendemo melakukan aksi, pihak UPT mengakui adanya pemeriksaan KPK beberapa waktu minggu yang lalu.
“Kami sudah diperiksa KPK beberapa minggu yang lalu, berikut berkas-berkasnya sudah diserahkan ke KPK,”tutup salah satu pihak UPT Bina Marga saat menemui para pendemo.Kamis(09/02/2023, siang.(AY)
