Batam, Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) melalui Direktorat Strategi Kamla melaksanakan Rapat Koordinasi Harmonisasi Strategi Kamla untuk mengharmonisasikan konsep Strategi Sinergitas Pengamanan Laut Natuna Utara bersama beberapa unsur pemerintah baik pusat maupun daerah di Wilayah Kepulauan Riau. Pembahasan berlangsung selama dua hari dengan tahap kegiatan meliputi Seminar Pengantar dan Working Group, di Batam, kemarin.
Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Drs. Hariadi, S.H. membuka acara mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R. Dikatakannya, penentuan batas maritim hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum terselesaikan, salah satunya di wilayah Natuna. Sebagai pulau terluar di bagian utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Vietnam, batas Zona Ekonomi Eksklusif antar kedua negara yang hingga saat ini masih dalam proses perundingan menyebabkan terbentuknya ‘Grey Area’ yang berimplikasi adanya sejumlah kapal ikan asing Vietnam melakukan aktivitas perikanan secara ilegal di sekitar Laut Natuna Utara.
Dikatakannya pula bahwa penjagaan keamanan laut pada wilayah yang disebut ‘Unresolved Maritime Boundary Area’ tersebut masih belum terselenggara secara sinergis sehingga tercipta kondisi kekosongan kehadiran unsur kapal patroli. Hal ini menjadi peluang kapal ikan asing beroperasi secara ilegal. Fenomena ini juga yang mendasari Bakamla RI/IDNCG untuk mengadakan rakor harmonisasi strategi Pengamanan (Pam) Laut Natuna Utara. Hasil dari pembahasan akan dibawa dalam rapat Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.
Tindakan ini juga sejalan dengan amanat UU 32/2014 dan Perpres 178/2014 diantaranya untuk menyelenggarakan fungsi mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, dan fungsi Penyusunan Strategi Nasional Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia.
Mengawali seminar pada hari pertama dibuka dengan paparan pengantar strategi Pam Laut Natuna Utara oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Sandy Muchjidin Latief, S.IP. Dibeberkannya tugas dan funsgi Bakamla RI/IDNCG dan tantangan di masa depan, seperti tentang keberadaan beberapa KIA Vietnam di Laut Natuna Utara yang berhasil ditangkap unsur-unsur patroli KKP dan TNI AL. Selain itu, dikupas kembali beberapa insiden yang terjadi antara kapal pemerintah Indonesia dengan kapal pengawas perikanan Vietnam. “Untuk mewujudkan pengamanan di wilayah laut Natuna Utara, Bakamla RI/IDNCG telah merumuskan draf Strategi Pengamanan Laut Natuna Utara melalui serangkaian rapat dan pembahasan sejak bulan Maret 2019 yang melibatkan pihak-pihak internal dan eksternal Bakamla RI”, ujar Laksma Sandy.
Harapannya, melalui Rakor Harmonisasi Strategi Kamla yang digelar saat ini, dapat meningkatkan berbagai tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan perbatasan ‘Grey Area’. Beberapa diantaranya, terwujudnya kolaborasi antar instansi penegak hukum Indonesia dalam kuantitas patroli/operasi kamla, pengawasan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara, kesepahaman bersama terhadap upaya penanganan pelanggaran untuk menurunkan konflik antar aparat penegak hukum kedua negara, terwujudnya percepatan penyelesaian delimitasi batas wilayah maritim Indonesia – Vietnam, dan meningkatnya sinergitas K/L dalam melaksanakan pengamanan di wilayah Laut Natuna Utara.
Rakor Harmonisasi Strategi Kamla yang yang berlangsung di wilayah Zona Maritim Barat dibawah pimpinan Laksma Bakamla Eko Murwanto, S.Sos. ini menghadirkan dua narasumber. Pertama yaitu Deputi IV Hanneg, Kemenkopolhukam, yang diwakili oleh Kabid Kuatpuan dan Han Kolonel Laut (P) Rachmat Arief Bintoro yang membawakan materi ‘Langkah Strategis Pemerintah dalam Tata Kelola Kelembagaan di Laut sebagai Wujud Sinergitas Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Yurisdiksi Indonesia’. Narasumber kedua adalah Dirjen Perikanan Tangkap, KKP, yang diwakili Kasi Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Aris Budiarto, S.Pi., M.Si., yang memaparkan materi ‘Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Guna Meningkatkan Kekuatan Diplomasi Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara’. Seminar dipandu oleh moderator dari Universitas Batam Dr. Bambang Satriawan, S.E., M.Si.
Sementara itu, draf Strategi Pam Laut Natuna Utara dibeberkan oleh Kasubdit Perumusan Strategi Kamla Kolonel Bakamla Frida Maria, S.H., M.H. Guna memperdalam pembahasan draf tersebut, Kasubdit Harmonisasi Strategi Kamla Kolonel Bakamla Andy K. Wijaya, S.H., M.H. selaku wakil ketua panitia membagi diskusi kedalam dua grup yakni kelompok pembahasan Strategi bidang Peringatan Dini yang dipandunya bersama Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla Kolonel Bakamla M. Nizarudin, S.E., M.H., dan kelompok pembahasan Strategi Bidang Operasi Kamla dan Hukum yang dipandu Kolonel Frida bersama Kasubdit Ren dan Evaluasi Ops Udara Maritim Kolonel Bakamla Asep Budiman.
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan melibatkan puluhan peserta antara lain dari Guskamla Koarmada 1 Batam, DKP Kepri, BIN Kepri, Pengadilan Perikanan Kepri, Bakesbangpol Kepri, Lanud Hang Nadim, Disperindag Kepri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepri, Dinas Pariwisata Kepri, Pangkalan Armada Batam, Lanal Natuna, Kejati Kepri, Lantamal IV Tanjung Pinang, Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Batam, BNN Kepri, Bakesbangpol Kab. Natuna, DLHK Kepri, KPU Bea dan Cukai Tipe-1 Batam, Polair Polda Kepri, Pangkalan PSDKP.
Hadir pula sebagai tamu undangan antara lain perwakilan dari Korem 033/Wira Pratama Tanjung Pinang, Brigif 3/Marinir Setokok Batam, Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Batam, KN Tanjung Datu 301, KN Pulau Marore 323, KN Pulau Nipah 321, KN Pulau Dana 322, KN Belut Laut 406, KN Bintang Laut 401, dan SPKKL Batam.
