Bakamla RI kembali mengadakan acara Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan juga para pengguna jasa laut yang dilaksanakan di Hotel Novotel Surabaya, beberapa hari lalu.
Pelaksanaan kegiatan ini mengambil tempat di Surabaya dengan adanya laporan mengenai beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi di wilayah perairan Surabaya. Beberapa permasalahan yang masih menjamur seperti masih adanya penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, penggunaan alat tangkap cantrang, mahalnya biaya pandu di Alur Laut Pantai Barat Surabaya (APBS), permasalahan mengenai tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah, masih sedikit kapal di Surabaya yang dilengkapi dengan asuransi dan masih sulitnya pengurusan dokumen awak kapal khususnya bagi kapal pelayaran rakyat.
FGD yang pertama di tahun 2017 ini, dilaksanakan tanggal 12 April 2017 dengan mengusung tema “Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan di Laut Secara Terintegrasi Guna Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Deputi Kebijakan dan Strategi Brigjen Pol. Drs. Arifin, M.H. Dalam sambutannya, Arifini menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini diadakan sebagai wadah untuk para K/L terkait yang ada di daerah untuk saling tukar menukar informasi dan bersama-sama dapat merumuskan pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut secara terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Lebih lanjut, Direktur Kebijakan Bakamla RI Sucipto, S.H., M.H. selaku ketua pelaksana kegiatan ini menambahkan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD adalah sebagai sarana belanja masalah untuk menginventarisir permasalahan, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi pemecahan masalah khususnya permasalahan yang terjadi di wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan umum Bakamla RI Tahun 2018.
Acara FGD ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Pokja Bakamla RI Bidang IT Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc. yang menyampaikan paparan mengenai “Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan di Laut Secara Terintegrasi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”; Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut (P) Fatkhuryanto yang menyampaikan Paparan mengenai “Optimalisasi Operasi Keamanan Laut Bakamla RI dan Stakeholder secara Terintegrasi dan Terpadu dalam Rangka Mengamankan Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia”; dan Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Ir. Nonot, SPi yang menyampaikan paparan mengenai “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Permasalahan serta Solusi“.
Kegiatan yang mendatangkan moderator dari Universitar Airlangga, Dosen dan Kepala Program Studi Fakultas Perikanan dan Kelautan Dr. Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si., dihadiri oleh perwakilan dari K/L yang berada di Jawa Timur. Perwakilan peserta diantaranya dari Ditpolair Polda Jatim, Satker PSDKP KKP Jatim, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari para pengguna jasa laut yaitu perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Indonesia National Shipowners Association (INSA), Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (PELRA), dan Serikat Nelayan Nusantara (SENUSA).
Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan FGD ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanggapan, dan penyampaian permasalahan terkini yang terjadi di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur juga disampaikan dengan lugas. Saran dan masukan untuk mewujudkan pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut secara terintegrasi juga secara terbuka diutarakan. Peserta berharap Bakamla RI dapat berperan aktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur dan dirasa akan lebih baik jika Bakamla RI memiliki kantor perwakilan di Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya yang terkait langsung dengan permasalahan keamanan dan keselamatan di laut.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan, Bakamla RI berkomitmen untuk membantu memberikan solusi yang terbaik. Tidak hanya di perairan Surabaya, namun juga di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
