Surabaya, 19 Mei 2018 (Humas Bakamla RI) — Bakamla RI menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang ke-2 di Tahun 2018 guna menanggapi permasalahan yang kerap ditemui di Perairan Jawa Timur. FGD itu sendiri berlangsung di Surabaya, Jumat(18/5/2018).
Surabaya menjadi destinasi pilihan, dikarenakan maraknya informasi mengenai tindak pelanggaran hukum di laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, konflik nelayan karena penggunaan alat tangkap cantrang dan alat tangkap benih lobster, kecelakaan kapal, dan permasalahan perusakan lingkungan hidup.
FGD ke-2 yang telah diselenggarakan sejak tanggal 16 Mei 2018 ini, mengusung tema Peningkatan Sinergitas Bakamla, Instansi Terkait dan Masyarakat Maritim dalam Mengatasi Ancaman, Hambatan, Tantangan, dan Gangguan (AHTG) Guna Terwujudnya Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang Aman, Damai, Sejahtera dan Lestari.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla, Bapak I.G.N.A Endrawan, S.H., M.H. yang mewakili Kepala Bakamla RI dan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, Direktur Kebijakan menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini diadakan sebagai wadah untuk instansi terkait, masyarakat maritim, dan akademisi untuk saling bertukar pikiran dan informasi. Sehingga bersama-sama dapat merumuskan pola sinergitas antara Bakamla, instansi terkait dan masyarakat maritim dalam menangani AHTG yang terjadi di laut.
Sedangkan Kasubdit Perumusan Kebijakan Arif Rahman, S.H. menambahkan, bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD di Surabaya ini adalah sebagai sarana belanja masalah untuk menginventarisir permasalahan, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi pemecahan masalah, khususnya permasalahan yang terjadi di wilayah Perairan Jawa Timur. Hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan umum Bakamla RI Tahun 2019.
Acara FGD ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Pokja Bakamla RI Laksda TNI (Purn) Susanto yang menyampaikan paparan mengenai “Sinergitas Komponen Bangsa atas Paradigma Lintas Sektoral Guna Antisipasi dan Tanggulangi AHTG Dalam Rangka Keamanan & Keselamatan di Laut. Narasumber kedua yaitu Kepala Satrolda Ditpolair Polda Jatim AKBP. Ismail, S.E., M.M. yang menyampaikan Paparan mengenai “Sinergitas Polri, Instansi Terkait & Masyarakat Maritim dalam Mengatasi AHTG”. Narasumber ketiga, sekaligus perwakilan dari akademisi yaitu Nonot Widjayanto, Spi. Magr. yang menyampaikan paparan mengenai “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Permasalahan, dan Solusi Penanganannya.”
FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait di Surabaya yaitu dari Lantamal V Surabaya, BNNP Jawa Timur, Kejati Jawa Timur, Kanwil Bea & Cukai Jawa Timur, KPLP Jawa Timur dan juga dihadiri oleh perwakilan dari para pengguna laut yaitu perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Para peserta kegiatan FGD ini sangat antusias dalam mengikuti kegiatan FGD. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanggapan mengenai permasalahan yang terjadi di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur terkini, beserta kendala yang dihadapi oleh para pengguna laut. Solusi serta saran juga turut dibahas untuk mewujudkan pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan, Bakamla RI berkomitmen untuk membantu memberikan solusi yang terbaik. Tidak hanya di Perairan Provinsi Jawa Timur namun juga di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
