Tanjung Pinang, 12 Agustus 2018 (Humas Bakamla RI)—Patroli Udara Maritim Wilayah Zona Barat dikomandani Fery Darmawan, S.E. melanjutkan pemantauan perairan melalui operasi udara maritim dari wilayah Tanjung Pinang hingga Tanjung Pandan, Minggu (12/8/2018).
Patroli pemantauan perairan secara visual oleh Bakamla RI melalui udara kali ini dilaksanakan dalam upaya menjaga keamanan perairan Indonesia dari tindakan ilegal dilaut Kawasan Barat Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Singapura, mengingat masih tingginya potensi penyelundupan yang cenderung terus meningkat terutama narkoba. Hari ini, patroli memasuki hari terakhir Operasi Bhuana Nusantara VI sebelum memulai operasi berikutnya.
Dalam menjalankan patroli udara maritim ini, Bakamla RI telah menetapkan strategi yaitu dengan penyesuaian waktu, sasaran, tempat atau cakupan area operasi berdasarkan data Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI. Hal itu sesuai pula dengan fungsi Bakamla RI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla, yaitu menyinergikan dan memonitor pelaksanaan instansi keamanan laut, serta menyelenggarakan sistem pemantauan dini keamanan dan keselamatan di laut.
Dijelaskan oleh Fery, sasaran operasi ini antara lain untuk mencegah dan menindak pemasukan barang illegal, illegal fishing, serta pengawasan terhadap kejahatan lintas negara khususnya pengawasan terhadap penyelundupan narkotika jalur laut, mengingat trennya saat ini menunjukkan peningkatan.
Dipaparkannya pula hasil operasi udara dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Pandan, yaitu tidak ditemukan kapal yang beraktifitas mencurigakan, secara visual diperairan tanjung pinang didapat tujuh kapal ikan dan Cable Ship (kapal Kabel) dengan nama lambung Limin Venture, kemudian diperairan Bangka Belitung didapat kapal tongkang yang tidak membawa muatan (kosong), 5 kapal nelayan, kapal pertamina, dan kapal pengisian BBM. Adapun di perairan Tanjung Pandan terlihat keberadaan kapal yacht dan kapal ikan. Hasil operasi ini langsung dilaporkan ke Bakamla RI Pusat untuk ditindaklanjuti ke unsur laut dan stakeholder.
