JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak sejarah sangat penting. Satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa menjadi pondasi dalam membangun bangsa majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nilai terkandung dalam Sumpah Pemuda seirama dengan jiwa Pancasila yang dirumuskan para founding fathers. Khususnya dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia.
“Selain itu, kebhinekaan yang menjadi kekayaan bangsa wajib dirajut menjadi kesatuan yang menguatkan sebagaimana semboyan bhineka tunggal ika,” kata Bambang dalam mengisi Dialog Kebangsaan bertema ‘Ideologi Pancasila di Era Keterbukaan dan Digitalisasi,’ di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, (28/10).
Selain Bambang, tampil sebagai narasumber Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)l Pontjo Sutowo serta Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Prof Dr Syarif Imam Hidayat.
Jugahadir Wakil Ketua Umum FKPPI Titiek Soeharto, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Bambang Ismawan, Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito, Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf Sudaryanto Ketua PEPABRI Jawa Timur Brigjen Purnawirawan Abdul Hamid dan Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini.
Politisi senior Partai Golkar tersebut mengapresiasi FKPPI Jawa Timur menggelar acara ini bertepatan dengan perayaan Sumpah Pemuda yang memberikan bukti bahwa FKPPI konsisten menggelorakan semangat kebangsaan ditengah kondisi bangsa menghadapi perubahan bersifat destruktif.
Perkembangan teknologi informasi, terutama melalui media sosial (medsos) tidak hanya membawa kemajuan melainkan juga berpengaruh negatif. Perang wacana, narasi, agitasi dan propaganda turut membawa derasnya arus informasi yang tak bisa dibendung.
“Dalam hal ini termasuk berkembangnya paham dan aliran yang tidak sejalan dengan Pancasila. Tidak heran jika bangsa kita seperti diobok-obok,” ungkap laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini.
Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kondisi bangsa yang demikian menjadi anomali. Pembangunan di berbagai bidang melaju pesat, namun konflik sosial dan politik identitas justru seperti tumbuh subur.
Ini tak lain akibat semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri anak bangsa.
Baru di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tingkat kemiskinan satu digit, yakni 9,8 persen.
Kesenjangan sosial (gini ratio) juga turun menjadi 0,389. Ditengah perkembangan ekonomi global yang tidak karuan, pertumbuhan ekonomi kita stabil dikisaran 5 persen.
“Berbagai proyek pembangunan dilakukan di wilayah Indonesia bagian Timur, yang sejak dulu terkesan di anak tirikan. Namun, anehnya bangsa kita seperti tak habis bertikai dalam kubangan SARA. Ironis sekali,” tandas Bamsoet.
Karena itu, Legislator Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini menilai, perlu adanya memantapkan kembali ideologi Pancasila kedalam sanubari setiap anak bangsa. Setidaknya, ada empat jalur utama yang bisa dilakukan.
Pertama, melalui jalur regulasi dimana perlu UU Pemantapan Ideologi Pancasila, sehingga pemantapan ideologi Pancasila menjadi sistem nasional dalam politik ketatanegaraan.
Kedua, melalui jalur kebijakan yang saat ini sedang dan terus dilakukan Presiden Jokowi, dimana setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila.
Ketiga, melalui jalur edukasi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Keempat, jalur medsos sebagai sarana sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila.
FKPPI atau siapapun praktisi platform media digital, harus bisa membuat aplikasi khusus Pancasila yang bisa di download di smartphone. Ini sebagai bentuk penyebaran dan pendidikan Pancasila Zaman Now.
“Karena itu platform digital harus kita manfaatkan sebagai sarana edukasi yang menyejukan, bukan lahan adu domba, penyebaran hoax maupun ujaran kebencian,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
