JAKARTA, Beritalima.com– Tarik menarik soal siapa mendapat apa dan siapa mendapat berapa kursi mewarnai politik dalam negeri pasca pengumpuman pemenang hasil Pilpres 2019.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilai, pada satu sisi wajar saja jika partai politik (parpol) pendukung pemenang pilpres lalu menuntut agar kursi kabinet menjadi milik mereka. “Soalnya, parpol itulah yang ‘berkeringat’ memberikan suara kepada duet Jokowi-Amin pada Pilpres lalu,” kata Ketua DPR RI itu di Jakarta, Senin (12/8).
Namun, pada sisi lain, kata politisi senior Partai Golkar ini, ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang harus didahulukan Jokowi, yakni terjaganya situasi politik yang kondusif agar rencana pembangunan pemerintahan lima tahun ke depan dapat dituntaskan dengan baik. “Pilihan rekonsilasi atau tidak, menurut saya, harus diletakkan pada kepentingan bangsa,” kata wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah tersebut.
Karena itu, kata pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, berikan kesempatan penuh kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan kabinet, termasuk juga soal keputusan rekonsilasi. Dan, sebaiknya partai-partai politik termasuk Gerindra dan lain-lainnya siap mengawal dan bekerja dalam Kabinet Jokowi hingga 2024.
Sinyal Partai Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi dianggap menguat setelah momentum pembukaan Kongres V PDIP. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto seakan menjadi bintang di acara itu dengan berkali-kali disapa oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dalam sambutannya, Megawati menyapa secara khusus mantan calon wakil presidennya di pemilu 2009 itu. Sedangkan ketua umum partai koalisi Jokowi yang lain tak disebut Megawati.
Sebelumnya Prabowo menyatakan akan menyusun gagasan di bidang ketahanan pangan dan energi untuk diajukan kepada pemerintahan Jokowi. Sejumlah sumber juga menyebut Gerindra mengincar kursi Kementerian Pertanian.
Namun, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya belum bicara ihwal menteri. “Pak Prabowo hanya menyampaikan gagasan soal kedaulatan pangan, energi, lalu bagaimana soal pengelolaan BUMN yang baik, itu saja,” ungkap Andre Rosiade akhir pekan lalu. (akhir)
