JAKARTA, Beritalima.com– Guna menjawab kegelisahan masyarakat di berbagai daerah, DPR RI bersama pemerintah sepakat menyelesaikan persoalan tenaga honorer secara bertahap.
Salah satu usaha yang dilakukan dengan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini sekitar 238.000 orang. Sekitar 112.000 dialokasikan untuk guru, termasuk guru honorer dan guru agama yang belum diangkat.
Selain tenaga guru, pemerintah juga mengalokasikan penerimaan CPNS tenaga kesehatan sekitar 60.000 orang, meliputi tenaga dokter, bidan, perawat serta apoteker yang belum diangkat menjadi PNS.
“Formasi penerimaan CPNS baik tenaga honorer maupun yang baru lulus, tetap melalui proses tes yang diselenggarakan pemerintah,” ungkap Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam tertulis kepada awak media Senin (19/11) malam.
Politisi senior Partai Golkar tersebut tengah melakukan kunjungan ke Dapil VII Provinsi Jawa Tengah. Di Dapil dimana dia terpilih sebagai wakil rakyat itu, laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini meresmikan Rumah Aspirasi Bambang Soesatyo di Purbalingga.
Dijelaskan, tenaga honorer yang berusia melampaui 35 tahun, akan diberikan kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai honorer yang akan ditetapkan menjadi PPPK tetap harus melalui proses seleksi.
Sedangkan pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS tapi dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga yang mempekerjakan pegawai honorer itu sebelumnya.
“Gaji yang diberikan kepada mereka tidak di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Dengan demikian kesejahteraan dan kepastian pekerjaan mereka tetap terjamin,” urai Bamsoet.
Lebih jauh Bamsoet menerangkan, menyambut 2019 pemerintah serta DPR RI sudah menyepakati berbagai asumsi makro APBN antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen, laju inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.0000 per USD, harga minyak mentah 70 dolar per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari dan lifting gas setara 1.250.000 barel per hari.
“DPRpastikan APBN direalisasikan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air,” kata Bamsoet.
Dalam APBN 2019, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mendukung peningkatan anggaran dana desa. Tiga tahun lalu dana desa Rp 20 triliun. Tahun berikutnya menjadi Rp 47 triliun dan 2017 serta 2018 Rp 60 triliun. Dalam APBN 2019 Dana Desa dialokasikan Rp 73 triliun.
Besarnya dana yang didapat setiap desa bisa mencapai Rp 800 juta. Dana itu harus digunakan untuk pembangunan desa. Pengerjaan pembangunannnya tak boleh menggunakan kontraktor, tetapi harus padat karya.
“Sedikitnya 30 persen dari nilai proyek harus digunakan untuk membayar upah masyarakat yang bekerja. Dengan demikian geliat ekonomi di desa tumbuh, jiwa gotong royong juga akan berkembang,” tegas Bamsoet.
Tidak hanya itu, di tahun depan ada terobosan baru dimana kelurahan juga bakal mendapatkan bantuan dana. Dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan pelayanan dan infrastruktur, sehingga masyarakat di setiap kelurahan terlayani dengan baik serta menikmati hasil pembangunan.
“Alokasi dana kelurahan Rp 3 triliun yang akan dibagikan ke 8.122 kelurahan di Indonesia. Saya minta masyarakat pro aktif mengawasi kucuran dana tersebut. Partisipasi masyarakat akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa ataupun dana kelurahan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab,” jelas Bamsoet.
Dalam kesempatan bertemu konstituennya di Purbalingga, Bamsoet meresmikan Rumah Aspirasi Bambang Soesatyo. Dia juga menyempatkan diri meminta doa restu agar pembangunan Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) yang dalam pengerjaan bisa selesai tepat waktu sehingga tahun depan sudah menerima mahasiswa dan melakukan kegiatan perkuliahan.
“Pendirian Unperba sebagai ikhtiar saya ikut pembangunan manusia Indonesia yang unggul. Tak hanya cerdas secara pemikiran, tetapi juga punya kearifan lokal yang membudaya. Dengan biaya perkuliahan yang terjangkau, warga Purbalingga dan sekitarnya bisa memanfaatkan keberadaan Unperba untuk mencari ilmu pengetahuan. Nanti juga akan disiapkan berbagai tawaran beasiswa,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
