JAKARTA, Beritalima.com– Pimpinan DPR RI mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk akibat manuver politik.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, manuver politik yang dilakukan siapapun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadudomba kelompok-kelompok masyarakat.
Dalam catatan akhir tahun politisi senior Partai Golkar tersebut yang diterima Beritalima.com, Sabtu (29/10), Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo meminta semua pihak menahan diri menuju Pilpres-Pileg 2019 yang pelaksanaannya dilakukan serentak 17 April tahun depan.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah itu juga meminta agar masyarakat memberikan ruang dan waktu yang kondusif bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan serta mengelola keberlanjutan pembangunan nasional.
Pada saat bersamaan, para politisi pun diberi ruang dan waktu untuk melakukan persiapan guna melakoni Pilpres-Pileg 2019. Namun, persiapan maupun manuver politik dari para kontestan hendaknya tidak merusak kondusifitas.
“Sebaliknya, para kader partai politik berkewajiban memelihara iklim yang kondusif. Jika hal tersebut terwujud, dunia dipastikan akan melihat Indonesia yang solid,” ungkap Bamsoet.
Pada sisi lain, menurut Bamsoet, akselerasi pembangunan dalam tiga tahun terakhir telah membuahkan banyak keberhasilan. Namun, karena perekonomian global selalu dinamis, rentetan keberhasilan pembangunan nasional itu selalu menghadirkan tantangan baru, termasuk tahun mendatang.
Dia menilai, Indonesia harus melanjutkan upaya memperkuat pondasi dan sendi-sendi makro ekonomi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek pemerataan, efektivitas, kemampuan dan kesinambungan fiskal.
Pihaknya juga menyoroti rangkaian bencana terjadi di sejumlah daerah, akhir-akhir ini. Berdasarkan kecenderungan itu, Pimpinan DPR RI mendorong pemerintah daerah mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan mitigasi bencana.
Efektivitas mitigasi bencana pada tingkat daerah harus segera ditingkatkan untuk meminimalisir korban dan kerugian. Sangat penting bagi semua BPBD untuk melakukan komunikasi yang intens dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat guna mengetahui berbagai kemungkinan.
“Karena itu, pimpinan DPR berharap, BPBD di semua kabupaten/kota mampu menjadi kekuatan terdepan ketika warga membutuhkan bantuan, baik akibat gempa bumi, banjir maupun tanah longsor,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
