JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan 2019 yang mencapai Rp 487,9 triliun habis tanpa membawa kemajuan buat dunia pendidikan di tanah air.
Karena itu, ungkap politisi senior Partai Golkar ini saat menjadi pembicara kunci (Keynote Speaker) Seminar Internasional Science, Technology, Education, Arts, Cultural and Humaniora (STEACH) di Surabaya, Senin (29/10), dibutuhkan political will pemerintah agar penerapan kebijakan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini, DPR RI telah menjalankan amanah UUD 1945 yakni dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen APBN yang disebar ke berbagai pos kementerian.
“Besarnya anggaran harus dimaksimalkan agar dunia pendidikan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) adaptif yang cepat merespon berbagai tantangan seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0,.”
Hadir dalam acara itu antara lain Dossy Iskandar (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI), Prof Neo Peng Fu (Nanyang Technological University), Lourdes Tanhueco Nepomuceno (University of Philippines), Prof Djojok Soepardjo (Wakil Rektor UNESA), Prof Ismet Basuki (Direktur Pascasarjana Unesa), Prof Nadi Suprapto (Dosen Unesa) dan Sahat Tua Simanjuntak (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur).
Ditegaskan, perlu integrasi antara institusi pendidikan dengan dunia kerja dalam program link and match. Perguruan Tinggi (PT) dan sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan berbagai institusi bisnis dan industri secara berkelanjutan untuk memastikan kurikulum pendidikan di PT dan sekolah kejuruan dapat diaplikasikan secara nyata di dunia kerja atau industri.
“Tahun depan, DPR RI dan pemerintah mengalokasikan anggaran vokasi Rp 17,2 triliun yang disalurkan melalui Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemennaker, Kemenhub, Kemenperin dan Kemenpar.
“Peningkatan anggaran yang mencapai tiga kali lipat itu sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM menghadapi dunia kerja,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Bamsoet secara khusus meminta dunia pendidikan, terutama PT mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. PT dituntut menghadirkan digitalisasi pendidikan, sebagai bentuk integrasi dengan teknologi digital yang implementasinya menuntut perubahan pada berbagai aspek.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah demokratisasi akses ilmu pengetahuan. Buku teks, pengajar serta ruang kelas bukan lagi satu-satunya sumber dan tempat belajar.
“Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media utamanya memanfaatkan platform digital. Berikutnya, inovasi pendidikan berbasis teknologi, baik proses administrasi, akademik, keuangan, maupun proses dan metode pembelajaran.”
Karena itu, Bamsoet mendorong institusi pendidikan melaksanakan sistem pembelajaran lebih inovatif utamanya penyesuaian kurikulum yang dapat meningkatkan kemampuan dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT) dan big data analitic.
Selain itu juga perlu adanya integrasi antara objek fisik, digital dengan manusia. Untuk itu institusi pendidikan wajib menyediakan sarana, fasilitas dan infrastruktur IT.
“Seperti trafik, keamanan, kecepatan jaringan, pengelolaan beragam perangkat serta aplikasi yang terlibat di dalamnya, hingga pemanfaatan teknologi cloud dan hybrid,” imbuh Bamsoet.
Dia juga menjamin DPR bersama pemerintah terus menyiapkan diri untuk membawa Indonesia sukses menghadapi Revolusi Industri 4.0. Langkah konkret sudah dilakukan melalui road map Indonesia 4.0 yang dicanangkan Jokowi 4 April lalu dengan menitikberatkan pengembangan industri serta ketenagakerjaan.
Jika road map itu dijalalankan secara konsisten, kata Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini, Indonesia akan tumbuh menjadi negara maju pada tahun 2030, masuk dalam barisan 10 besar negara-negara berpenghasilan tinggi di dunia.
“Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7 persen, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sekitar 25 pesen dan dana riset mencapai 2 persen,” terang Bamsoet.
Sejalan dengan road map Making Indonesia 4.0, Bamsoet menyampaikan laporan MCkinsey 2016. Diprediksi ekonomi digital mampu menyumbang USD 150 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia 2025.
Dengan populasi 264 juta jiwa dan penetrasi pengguna internet mencapai 132 juta, cita-cita menjadikan Indonesia sabagai pusat e-commerce di ASEAN bukanlah mimpi belaka.
“Semua harus dimulai dari dunia pendidikan sebagai penghasil SDM yang handal. SDM yang tak hanya sebatas mampu mengoperasikan kecanggihan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga untuk mengelola dan melakukan pengembangan secara bekelanjutan,” demikian Bamsoet. (aklhir)
