JAKARTA, Beritalima.com– Meski dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan, tetapi sektor ini masih mendominasi perekonomian nasional.
Bahkan sektor industri masih merupakan salah satu unggulan menunjang laju pembangunan ekonomi. Tahun lalu, sektor industri memberikan kontribusi 20,16 persen terhadap PDB.
“Tantangan utama yang dihadapi industri nasional saat ini, jelas Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo adalah kecenderungan penurunan daya saing di pasar internasional.
“Penyebab lemahnya daya saing industri antara lain biaya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan barang yang diproduksi di dalam negeri serta belum memadainya layanan birokrasi,” kata Bambang dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo, Selasa (27/11).
Hadir dalam acara ini antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kabag Intelkam Mabes Polri Komjen (Pol) Lutfi Lubihanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslan serta perwakilan Kadin Indonesia seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hubungan Antar Lembaga ini menambahkan, tantangan yang dihadapi industri nasional lainnya adalah lemahnya struktur sektor industri seperti keterkaitan industri hulu dengan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil-menengah.
Selain itu juga belum terbangunnya industrial cluster saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi serta kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah.
Bila dilihat secara keseluruhan, lemahnya daya saing Indonesia terutama disebabkan faktor tenaga kerja, tak kondusifnya lingkungan bisnis, rumitnya birokrasi, biaya produksi, logistik yang tinggi dan lemahnya akses terhadap pasar.
“Kita harapkan kendala-kendala tersebut dapat diatasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global,” ungkap politisi senior Partai Golkar dari Dapil VII Privinsi Jawa Tengah tersebut.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengapresiasi pemerintahan Presiden Jokowi yang melakukan berbagai terobosan untuk menciptakan daya saing.
Diantara terobosan yang dilakukan adalah memperbaiki kemudahan berusaha melalui reformasi di bidang perizinan, sehingga Indonesia masuk dalam kategori negara yang layak invetasi.
“Dengan kemudahan di bidang perizinan akan meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Sehingga, birokrasi bisa dipangkas, waktu dan biaya pengurusan dapat dikurangi,” kata laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini.
Bamsoet juga mendukung penuh langkah pemerintah mencanangkan Making Indonesia 4.0. Langkah itu merupakan terobosan untuk menyiapkan industri nasional agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.
Dikatakan Bamsoet, keberhasilan Indonesia melaksanakan revolusi industri 4.0, akan mempercepat pencapaian menjadi negara maju 2030, dimana pada saat itu, ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar tujuh persen, peran industri manufaktur terhadap PDB mencapai 30 persen.
“Selain itu, kontribusi ekspor netto sekitar 10 persen dan tambahan lapangan kerja mencapai 10 juta orang. Selebihnya kita akan menikmati bonus demografi sampai 2030,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, DPR RI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas politik, menciptakan regulasi yang pro-bisnis serta membuat anggaran yang mendorong tumbuhnya ekonomi nasional serta meningkatkan pemerataan.
Sejalan dengan itu, DPR RI juga berkomitmen untuk melakukan revisi atas beberapa UU yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama UU di bidang pengelolaan sumber daya alam.
“Itu semua dilakukan untuk memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Yaitu pembangunan yang dapat menciptakan pemerataan bagi semua lapisan masyarakat dari sabang sampai merauke.
“Saya yakin dengan pembangunan yang berkeadilan akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
